Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH libur Lebaran, seluruh Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang, kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen.
"Proses belajar mengajar di sekolah telah dilakukan mulai hari ini sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Artinya, pembelajaran tatap muka (PTM) tetap diberlakukan di Kota Padang Panjang," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang M. Ali Tabrani, Selasa (10/5).
Kendati demikian, ke depan pihaknya akan terus melihat perkembangan kondisi. Bila terjadi lonjakan kasus aktif Covid-19, akan segera berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19. "Disesuaikan kondisi. Kami akan pantau terus progresnya," ujarnya.
Merujuk pada SKB 4 Menteri tentang PTM, disebutkan mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria.
Bahkan lanjutnya lagi, sekolah juga diizinkan menggelar PTM hingga 100 persen asal memenuhi syarat. Namun, para orang tua tetap mendapat kelonggaran.
"Kalau kita saat ini untuk pelaksanaan PTM yang 100 persen hanya untuk yang kelas akhir saja. Insyaa Allah nanti kalau tidak ada aral melintang, Rabu (11/5) mungkin sudah 100 persen seluruhnya," ucapnya.
Ditambahkan Ali Tabrani, dalam pemantauan yang dilakukan pihaknya di lapangan, PTM berjalan sesuai dengan harapan. "Hingga saat ini belum ada ditemukan kasus indikasi Covid-19 baik dari guru (tenaga pendidik) maupun murid kita sendiri," pungkasnya. (OL-13)
baca juga: Sinergi BIN dan Instansi terkait di DIY Berhasil Capai Vaksinasi 200% Target
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved