MASYARAKAT AntiKorupsi Indonesia (MAKI) meminta Pemerintah untuk mencabut hak guna usaha (HGU) dan izin usaha perkebunan yang diberikan kepada pengusaha sawit. Pasalnya, ada isu mereka mengancam boikot program minyak goreng bersubsidi.
Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, adanya ancaman pengusaha untuk menarik diri dari program minyak goreng subsidi setelah Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka, harus disikapi tegas oleh pemerintah.
Selain itu, Kejaksaan Agung juga didesak menambah jumlah tersangka atau korporasi yang nakal dengan mempermainkan harga, hingga membuat minyak goreng langka.
MAKI juga mendukung pemerintah mencabut izin ekspor pengusaha CPO. "Cabut izin ekspor pengusaha CPO," tegas Boyamin, Jumat (22/4).
MAKI, lanjut dia, akan terus mengawal kasus minyak goreng yang membuat mahal dan langka komoditas tersebut di seluruh penjuru negeri. "Ancaman itu ibarat air susu dibalas dengan air tuba," tandasnya.
Pasalnya, kebun sawit seluas 9 juta hektare milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas izin pemerintah.
Karena itu, tegas dia, semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah.
"Dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu divalas air tuba," tegas Boyamin.
Pada saat sama, MAKI juga mendesak pemerintah mencabut izin ekspor pengusaha nakal. Alasannya, selama ini mereka telah diberi fasilitas ekspor yang membuat usahanya selama puluhan tahun menangguk untung triliunan Rupiah.
Namun, tandasnya, ketika rakyat kesusahan akibat ulah nakal, mereka justru mengancam memboikot program subsidi yang menjadi kebijakan pemerintah.
Karena itu, MAKI mendesak pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan izin ekspor pengusaha yang nakal dan bahkan mengancam program pemerintah.
Selain itu, MAKI juga mendorong pemerintah mengambil alih kebun sawit dari pengusaha nakal, untuk selanjutnya dialihkan kepada koperasi atau BUMN PTPN.
MAKI mencermati, bahwa pemerintah dalam memberikan izin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi .
Bahkan tahun lalu pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau. "Balasan untuk upaya memperbaiki citra malah mendapat ancaman boikot mundur subsidi," ujarnya.
Menurut MAKI, pemerintah harus tegas. "Cabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan alihkan kepada koperasi rakyat dan BUMN. Ini tentu berdampak positif untuk kedaulatan pangan dan membuat migor tidak akan langka lagi di masa mendatang," sambungnya.
Pada bagian lain, MAKI juga meminta Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan untuk menambah jumlah tersangka.
"Baik perseorangan maupun perusahaan, korporasi. Lapisi juga dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU ). Itu untuk menjawab tantangan dari ancaman boikot pengusaha sawit. Penegakan hukum adalah untuk keadilan seluruh rakyat dan penegakan hukum tidak bisa ditawar apalagi diancam," pungkas Boyamin. (N-2)
