KELOMPOK Tani Hutan (KTH) Bukit Hanoman Sausu Gandasari yang memproduksi kopi bubuk Robusta, binaan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Dolago Tanggunung, di Desa Sausu Gandasari, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengharapkan mereka mampu bersaing dengan produk kopi bubuk buatan pabrik-pabrik besar, yang saat ini beredar di pasaran.
"Kalau keunggulan kami ya dijamin kopi asli tanpa campuran. Kendala kami di pemasaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa menopang," aku I Nyoman Winada, Ketua KTH Bukit Hanoman, Rabu (30/3).
Nyoman Winada mengakui harga produksi dari rumah produksi mereka, yang mendapat bantuan dari proyek Forest Investment Program 2 (FIP 2) atau Program Investasi Hutan Proyek II, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan World Bank, masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kopi saset, yang saat ini mudah ditemukan di pasaran.
Proses produksi yang mereka lakukan dimulai dari penjemuran memakan waktu hingga 5 hari, pengupasan dengan menggunakan mesin pengupas selama 1 jam, merosting biji kopi hingga 30 menit, dan melakukan penggilingan menjadi bubuk selama 30 menit, sampai pada pengemasan, tentu membutuhkan tenaga dan biaya besar. Sehingga harga kopi yang mereka produksi tidak bisa ditekan agar bisa sama dengan produk kopi bubuk lainnya.
Meski demikian, 24 orang anggota KTH Bukit Hanoman tetap optimis mengembangkan produksi kopi bubuk untuk dijual, dengan tujuan menopang perekonomian mereka. Apalagi saat ini, mereka telah memiliki rumah produksi sendiri, serta diakui berdasarkan nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang tertera di kemasan produk mereka. Karena itu, sejak awal tahun 2022 hingga saat ini, KTH Bukit Hanoman terus memproduksi dan memasarkan produk usaha mereka, meski dalam jangkauan yang masih terbatas.
Sayangnya, mereka merasa terusik dengan gangguan keamanan, akibat adanya perburuan sisa kelompok teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur, yang diduga kuat masih bersembunyi di kawasan hutan pegunungan Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong.
"Kami merasa takut. Semoga penanganannya cepat selesai. Terus terang sampai sekarang saya juga punya tanaman buah Alpokad yang tidak pernah lagi ditengok di sana," ujar Gusti Ketut Darma, salah satu anggota KTH Bukit Hanoman sambil menunjuk ke arah hutan pegunungan.
Menurut Kepala Seksi Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistim (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPT KPH Dolago Tanggunung Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Armin Bani, kondisi tersebut tentunya harus diperhatikan dan diselesaikan oleh
pemerintah dan aparat keamanan, agar bisa memberikan kesejahteraan bagi warga yang selama ini mata pencariannya sebagai petani atau pekebun.
"Tentunya kita semua menginginkan keamanan. Jangan sampai aparat yang dibidik, masyarakat yang kena," tandas Armin Bani. (OL-13)
Baca Juga: Pemprov Sumsel Keluarkan Edaran, Tempat Hiburan Wajib Tutup Selama Ramadan
