Februari, Satpol PP Kota Malang Jaring 18 Pekerja Seks Komersial

PEMERINTAH Kota Malang memperketat pengawasan dalam mengantisipasi maraknya praktik bisnis prostitusi daring yang menggunakan salah satu aplikasi pesan teks di wilayah tersebut. Para camat dan lurah diminta meningkatkan pengawasan terkait praktik prostitusi daring di masing-masing wilayah.

"Saya meminta lurah dan camat untuk memantau dan mengikuti perkembangan yang ada. Pengawasan dilakukan pada tempat kos dan lainnya," kata Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Rabu (16/3).

Dia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, praktik prostitusi di wilayah Kota Malang saat ini tidak lepas dari kehadiran salah satu aplikasi pesan yang digunakan oleh para pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, tambahnya, pengawasan pada sejumlah tempat yang ditengarai sebagai lokasi prostitusi perlu diperkuat. "Pengawasan dilakukan pada tempat-tempat itu (hotel tarif rendah, kos) dan memang rata-rata pelaku menggunakan aplikasi tersebut (untuk mencari pelanggan)," jelasnya.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan selama Februari 2022. Pada periode tersebut, tambahnya, Satpol PP Kota Malang menjaring 18 orang yang ditengarai merupakan pekerja seks komersial. Sebagian besar para pekerja seks tersebut mengaku menggunakan aplikasi pesan untuk mencari pelanggan.

"Sudah ada yang ditindak dan BAP. Kami mengenakan tindak pidana ringan," jelasnya.

Baca juga: Kapten Kapal Sumber Daya dan Satu Awak belum Ditemukan 

Berdasarkan informasi yang ia terima, lanjutnya, para pekerja seks komersial tersebut memasang tarif berkisar dari Rp300 ribu hingga Rp1 juta kepada para pelanggan. Para pekerja seks komersial mendapatkan pelanggan sebanyak 2-10 orang per hari. "Para pekerja seks komersial ada yang berusia di bawah 17 tahun, kami lakukan tindakan pembinaan," katanya. (Ant/OL-14)