Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD Partai NasDem Kota Bandung, Jawa Barat memiliki dua target besar dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Partai besutan Surya Paloh ini mengincar kursi Wali Kota dan Pimpinan DPRD Kota Bandung pada pemilu yang akan datang.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) Saan Mustopa mengatakan, pihaknya menargetkan delapan kursi DPRD Kota Bandung pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Target tersebut bertambah tiga kursi dari jumlah kursi yang ada saat ini dengan lima kursi DPRD Kota Bandung.
"Kita ingin kader terbaik NasDem menjadi pimpinan DPRD Kota Bandung, tidak hanya itu, kita juga ingin pada 27 November 2024 pemilihan kepala daerah (pilkada), kader terbaik NasDem menjadi wali kota Bandung," kata Saan di Bandung Jumat (4/3) malam.
Sebagai langkah nyata, Saan melanjutkan, pihaknya saat ini tengah melakukan rekrutmen bakal calon legislatif (caleg) dari partai NasDem dan akan menyiapkan sosok-sosok terbaik kader NasDem dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.
"Kami terbuka bagi putra putri Kota Bandung yang ingin bergabung. Partai NasDem memperlakukan sama, tidak ada perlakuan khusus antara kader yang lama dengan yang baru. Semua memiliki kesempatan dan peluang yang sama," ujarnya.
Saan menyebut hingga kini sudah ada 104 orang yang mendaftar bakal calon legislatif (Bacaleg) melalui NasDem. Dari jumlah tersebut nanti bakal disaring kembali menjadi 50 orang untuk ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg). Para bacaleg ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang pendidikan, seperti mantan birokrat, influencer, hingga publik figur.
"Kami menekankan kepada mereka adalah komitmen, kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat. Bagi yang tidak terpilih, tapi mereka akan menjadi etalase partai, sehingga harus tetap menjaga marwah Partai NasDem," ucapnya.
Saan menekankan, NasDem menjaga prinsip-prinsip politik yang menjaga semangat idealisme dan profesionalitas. Tidak hanya itu, pihaknya pun konsisten mengusung prinsip politik tanpa mahar.
"Politik tanpa mahar itu hal yang penting, tidak ada jual beli nomor urut di Partai NasDem. Bukan karena kebanyakan uang, tapi ingin mendapatkan anggota legislatif yang terbaik, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah masing masing," terangnya.
Pada kesempatan sama, Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung, Rendiana Awangga menambahkan, dalam memilih sosok yang akan menjadi caleg, pihaknya melihat kontribusi dan pengaruh yang bersangkutan di lingkungan sekitarnya.
"Kita tak akan membiarkan bacaleg ini bekerja sendiri, kita akan memberikan informasi peta politik di Kota Bandung, serta pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka," bebernya.
Awang tak menyangkal, ketertarikan masyarakat untuk bergabung karena jargon politik tanpa mahar yang kerap didengungkan Partai NasDem. Selain itu, tidak ada pilih kasih dan seluruh kader memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan kualitas mereka, utamanya di masyarakat.
"Semuanya memiliki parameter dan objektif. Jadi siapapun yang memiliki kompetensi lebih baik dibanding yang lain, silakan menunjukkan kapasitas dan kemampuan dirinya masing-masing," jelasnya. (OL-15)
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Titi meminta kepada DPR untuk tidak membenturkan antara Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dengan putusan konstitusionalitas pemilu serentak nasional dan daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pengecekan berbagai jenis peralatan keamanan dan alat material khusus serta kendaraan dinas diharapkan bisa mengantisipasi terjadinya konflik saat tahapan pemilu serentak berlangsung.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved