Pemprov Jawa Barat Tampung Usulan Program Strategis Bidang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten dan Kota

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman  menampung usulan isu strategis kegiatan prioritas dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) 27 kabupaten dan kota.

Usulan yang dibahas dalam Forum Dinas Perumahan dan Pemukiman yang diikuti perwakilan OPD perkim dari 27 kabupaten/kota ini dilaksanakan
secara hybrid dari Rabu (16/2) hingga Jumat (18/2).

Kepala Dinas Perkim Jawa Barat Boy Iman Nugraha mengatakan, forum membahas isu strategis kegiatan prioritas pemerintah kabupaten/kota untuk diusulkan ke dalam APBD provinsi tahun anggaran 2023 nanti.

Boy menjelaskan, output kegiatan ini berupa daftar usulan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 2023.

Setiap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat mengusulkan program prioritasnya untuk didokumentasikan. "Dokumen hasil forum ini akan dibawa ke musyawarah perencanaan  pembangunan (Musrenbang) Jabar sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan pemukiman di Jawa Barat tahun 2023," kata Boy.
 
Selain itu, forum ini juga sebagai langkah koordinasi tentang
pelaksanaan kegiatan khususnya pelayanan dasar secara konkuren
berdasarkan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Tujuan lainnya untuk menampung inovasi usulan kegiatan dalam rangka
penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka
bantuan keuangan dan hibah kompetitif," jelasnya.

Boy berharap Forum Dinas Perkim Jabar ini mampu menghasilkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya pembangunan infrastruktur permukiman yang layak dan merata untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.

Forum ini juga untuk saling bersinergi dalam mengimplementasikan
kewenangan urusan pemerintahan daerah sesuai UU No 23 Tahun 2014 dan
Permendagri 90/2020.

Selain itu juga penyederhanaan birokrasi yang melahirkan perubahan struktur organisasi tata kerja urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan.

Dalam kegiatan ini, digelar juga diskusi menghadirkan sejumlah
narasumber serta mendengarkan arahan dari Sekretaris Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.

Narasumber acara tersebut di antaranya Sekretaris Bappeda Jabar Lufiandi, Kasi Pelaksanaan Wilayah II BPPW Jabar Ditjen Cipta Karya Ardian Daniswara, Kasi Pelaksana Wilayah II Tedi Achmad Bahtiar, dan Ketua AKPPI Jabar Encep Marsadi.

Selain itu juga Guru Besar Sekolah Arsitektur ITB Haryo Winarso dan Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Sri Purwanto.

Acara ini juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, akademisi, praktisi dan perwakilan masyarakat di lingkup perumahan dan permukiman
di Jawa Barat. (N-2