Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KONFLIK agraria yang terjadi dinilai kerap menimbulkan gejolak sosial dan cenderung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik agraria yang muncul.
"Penyelesaiannya tentu harus ada tim khusus dibentuk. Makanya dari hasil rapat kami akan membentuk tim penyelesaian konflik agraria," terang Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura di Palu, Kamis (17/2).
Menurut politisi NasDem itu, tim yang akan dibentuk tersbeut tentu harus terdiri dari orang-orang yang memiliki konpetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat. "Kita semua berharap tim tersebut nantinya dapat melihat langsung di masyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi sehingga mereka bisa menyelesaikannya," tegas Rusdy.
Jaminan investasi di Sulteng, lanjut mantan Wali Kota Palu dua periode itu, mesti mendapat kepastian hukum, di lain sisi gesekan di masyarakat juga tidak boleh terjadi. Rusdy menegaskan, bahwa Sulteng sangat membutuhkan investasi, sebab fiskal daerah sangat rendah. Karena itu Sulteng, membutuhkan dukungan dari investor untuk membuat loncatan dalam hal pembangunan.
"Harapan kami, PAD bisa mencapai Rp5 triliun. Saat ini hanya Rp1 triliun. Gaji ASN sudah 1,6 triliun, kita bersyukur ada dana transfer dari pusat," ungkapnya.
Rusdy menambahkan, tahun ini Sulteng sudah mengurangi angka kemiskinan 1% dan pertumbuhan pembangunan Sulteng sangat tinggi. Hal tersebut didorong dengan adanya kucuran KUR BRI Rp2,5 triliun dan investasi berjalan baik.
"Sulteng tidak boleh hanya mengandalkan APBD yang hanya bisa meningkatkan pembangunan 20%, sementara 80%nya adalah peran swasta," tandasnya. (OL-15)
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Sumatera Utara (Sumut) menyoroti konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Padang Lawas
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
"Asia menjadi pusat kekayaan alam, tetapi juga pusat perampasan tanah dan meningkatnya konflik agraria,"
KETUA Komisi Rekomendasi Konbes NU 2025 Ulil Abshar Abdalla mendorong pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan tata ruang yang berkeadilan untuk akhiri konflik agraria.
Dewi menilai PSN yang tidak pro rakyat tentu akan menyalahi konstitusi dan juga bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved