KONFLIK agraria yang terjadi dinilai kerap menimbulkan gejolak sosial dan cenderung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah. Karena itu, Pemprov Sulawesi Tengah (Sulteng) membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik agraria yang muncul.
"Penyelesaiannya tentu harus ada tim khusus dibentuk. Makanya dari hasil rapat kami akan membentuk tim penyelesaian konflik agraria," terang Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura di Palu, Kamis (17/2).
Menurut politisi NasDem itu, tim yang akan dibentuk tersbeut tentu harus terdiri dari orang-orang yang memiliki konpetensi dan kapasitas yang selama ini bergabung dalam pendampingan masyarakat. "Kita semua berharap tim tersebut nantinya dapat melihat langsung di masyarakat kalau ada kebuntuan komunikasi sehingga mereka bisa menyelesaikannya," tegas Rusdy.
Jaminan investasi di Sulteng, lanjut mantan Wali Kota Palu dua periode itu, mesti mendapat kepastian hukum, di lain sisi gesekan di masyarakat juga tidak boleh terjadi. Rusdy menegaskan, bahwa Sulteng sangat membutuhkan investasi, sebab fiskal daerah sangat rendah. Karena itu Sulteng, membutuhkan dukungan dari investor untuk membuat loncatan dalam hal pembangunan.
"Harapan kami, PAD bisa mencapai Rp5 triliun. Saat ini hanya Rp1 triliun. Gaji ASN sudah 1,6 triliun, kita bersyukur ada dana transfer dari pusat," ungkapnya.
Rusdy menambahkan, tahun ini Sulteng sudah mengurangi angka kemiskinan 1% dan pertumbuhan pembangunan Sulteng sangat tinggi. Hal tersebut didorong dengan adanya kucuran KUR BRI Rp2,5 triliun dan investasi berjalan baik.
"Sulteng tidak boleh hanya mengandalkan APBD yang hanya bisa meningkatkan pembangunan 20%, sementara 80%nya adalah peran swasta," tandasnya. (OL-15)
