Atasi Penumpukkan Kapal, Walkot Tegal Minta Diskresi Perizinan Kapal

PENUMPUKAN kapal di kolam pelabuhan akibat keterlambatan pengurusan izin disinyalir menjadi pangkal persoalan terjadinya kebakaran belasan kapal yang terjadi di Pelabuhan Kota Tegal Jawa Tengah, pada Sabtu (29/1/2022) lalu. Kejadian tersebut terus menjadi perhatian pemerintah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal, untuk terus dicarikan jalan keluar.
     
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama Forkopimda Kota Tegal menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, agar diberikan diskresi terkait dengan perizinan kapal. Sehingga kapal-kapal dapat melaut sembari menunggu kelengkapan perizinan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan.
     
Dedy Yon menyebutkan saat ini Pelabuhan Kota Tegal memiliki kapasitas hanya cukup untuk 300 kapal. Sedangkan kapal yang saat ini bersandar bisa mencapai 900 sampai 1.200 kapal.  "Untuk mengurai saja susah, untuk parkir saja susah, dengan penumpukkan kapal karena keterlambatan izin, kapal-kapal purse seine yang sudah terlebih dahulu bersandar di pelabuhan, karena terhalang kapal-kapal yang bersandar, tidak bisa keluar untuk melaut," terang Dedy Yon saat audensi dengan Ganjar di Semarang, dalam rilis yang diterima Selasa (8/2/2022).
     
Untuk itu, Wali Kota meminta agar perizinan kapal dipercepat dan juga berharap dengan kondisi perekonomian yang ada di Kota Tegal, khususnya para nelayan. "Kami minta ada surat edaran atau diskresi sehingga satu atau dua bulan ke depan dapat berlayar, sambil menunggu perizinan keluar," pinta Dedy Yon.
     
Menanggapi hal tersebut Ganjar melalui telepon selularnya menghubungi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk menyampaikan persoalan tersebut.  "Pak Menteri, ini saya lagi sama Pak Wali Kota Tegal. Itu kan ada penumpukan kapal, tapi kendalanya nelayan ngurus perizinan lama. Bisa enggak dibantu agar diberikan izin satu trip melaut sambil ngurus," ujar Ganjar.
     
Usai audiensi, Ganjar mengaku laporan kendala perizinan kapal memang sering diterimanya. Gubernur berharap dengan komunikasi yang dilakukan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tadi bisa membantu para nelayan agar bisa segera melaut.
      
"Kita sudah minta melalui Pak Menteri Kelautan tadi semacam diskresi lah, kemudahan menjelang Lebaran biar mereka bisa mendapatkan pemasukan dan tadi sudah direspon dengan baik dan sudah mengirimkan orang di sini," kata Ganjar.
     
Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang ikut dalam audensi tersebut diminta Ganjar untuk langsung mendata nelayan yang syarat perizinannya sudah siap agar bisa cepat turun izinnya.  "Nanti syarat itu bisa dibantu dan nelayannya dibantu HNSI, nanti dari Kementerian mana yang bisa diberikan kemudahan. Sehingga nanti selesai, nelayan bisa melaut lagi," jelas Ganjar. (JI/OL-10)