Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), menargetkan pendapatan 2022 sebesar Rp31,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp21,3 triliun dan dana transfer pusat Rp10,1 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik di Bandung Sabtu (29/1) mengatakan, penerimaan mulai mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik di tahun 2022 yang dideklarasikan sebagai tahun pemulihan ekonomi. Akselerasi ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar baik dari APBD maupun sumber lain.
"Dari sisi pendapatan diharapkan bisa mendongkrak dukungan pendanaan, kita mentargetkan meraih pendapatan sebesar Rp31,5 triliun. Dari PAD Rp21,3 triliun dan Rp10,1 triliun dari dana transfer pusat," ujarnya.
Menurut Dedi, target PAD bersumber dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8,4 triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Rp5,4 triliun. Guna mencapai target PKB dan BBNKB tersebut dibutuhkan strategi yang jitu dari Bapenda dan Tim Pembina Samsat.
"Kami sudah menggagas strategi pencapaian target pendapatan PKB dan BBNKB 2022 melalui kolaborasi dengan mitra Tim Pembina Samsat, yaitu Ditlantas Polda Jabar, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Kantor Cabang PT Jasa Raharja Jabar dalam Rakor Tim Pembina Sasmat," jelasnya.
Dedi menambahkan, bahwa pendapatan daerah perlu dikelola secara cerdas dengan basis digitalisasi layanan. Smart Tax menjadi kebutuhan dalam pengelolaan pendapatan agar target pajak kendaraan dapat tercapai dan dibangun atas kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak.
"Pertemuan Tim Pembina Samsat merupakan langkah kolaboratif Bapenda, Polda Jabar, Polda Metro Jaya dan PT Jasa Raharja sesuai moto kerja bapenda Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol (Gunakan Potensi Lokal) untuk pelayanan samsat lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat," ucapnya. (OL-15)
Namun, potensi ini hanya akan optimal jika didukung komitmen bersama dalam pengawasan, peningkatan kepatuhan, dan tata kelola yang transparan.
Integrasi ini sebagai solusi atas permasalahan administrasi pertanahan dan perpajakan yang selama ini berjalan terpisah.
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved