Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), menargetkan pendapatan 2022 sebesar Rp31,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp21,3 triliun dan dana transfer pusat Rp10,1 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik di Bandung Sabtu (29/1) mengatakan, penerimaan mulai mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik di tahun 2022 yang dideklarasikan sebagai tahun pemulihan ekonomi. Akselerasi ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar baik dari APBD maupun sumber lain.
"Dari sisi pendapatan diharapkan bisa mendongkrak dukungan pendanaan, kita mentargetkan meraih pendapatan sebesar Rp31,5 triliun. Dari PAD Rp21,3 triliun dan Rp10,1 triliun dari dana transfer pusat," ujarnya.
Menurut Dedi, target PAD bersumber dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8,4 triliun dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) Rp5,4 triliun. Guna mencapai target PKB dan BBNKB tersebut dibutuhkan strategi yang jitu dari Bapenda dan Tim Pembina Samsat.
"Kami sudah menggagas strategi pencapaian target pendapatan PKB dan BBNKB 2022 melalui kolaborasi dengan mitra Tim Pembina Samsat, yaitu Ditlantas Polda Jabar, Ditlantas Polda Metro Jaya, dan Kantor Cabang PT Jasa Raharja Jabar dalam Rakor Tim Pembina Sasmat," jelasnya.
Dedi menambahkan, bahwa pendapatan daerah perlu dikelola secara cerdas dengan basis digitalisasi layanan. Smart Tax menjadi kebutuhan dalam pengelolaan pendapatan agar target pajak kendaraan dapat tercapai dan dibangun atas kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak.
"Pertemuan Tim Pembina Samsat merupakan langkah kolaboratif Bapenda, Polda Jabar, Polda Metro Jaya dan PT Jasa Raharja sesuai moto kerja bapenda Gercep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol (Gunakan Potensi Lokal) untuk pelayanan samsat lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat," ucapnya. (OL-15)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah mandiri secara fiskal.
Ayep Zaki juga ingin menjadikan Sukabumi sebagai Kota Wakaf, sejalan dengan program kerjanya bersama Wakil Wali Kota terpilih, Bobby Maulana.
Ayep Zaki akan bekerja sama dengan seluruh kedinasan yang punya kemampuan menaikkan PAD.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Tito mengatakan bahwa saat ini BUMD di Indonesia berjumlah 1.057 perusahaan dan hampir separuhnya berdarah.
Dia menekankan pentingnya peningkatan PAD bagi pemda. Sebab, PAD yang meningkat otomatis turut mendorong fiskal daerah juga mencari lebih kuat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved