Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KANTOR Pertanahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan 770
sertifikat tanah aset milik pemerintah kabupaten. Penyerahan sertifikat
tanah dilakukan di halaman parkir Objek Wisata Mata Air Cokro (OMAC), Rabu (26/1).
Sertifikat tanah diserahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tentrem
Prihatin kepada Bupati Sri Mulyani. Sebanyak 770 sertifikat itu terdiri
dari 743 sertifikat tanah pekarangan dan jalan 649 bidang, dan 27
sertifikat tanah 27 bidang.
Dalam sambutannya, Bupati Sri Mulyani atas nama pemerintah kabupaten
menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Klaten yang
telah menyertifikatkan tanah dan jalan aset Pemkab Klaten sebanyak 770
sertifikat.
Selanjutnya, pemerintah kabupaten berharap ke depan Kantor Pertanahan
atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten bisa terus membantu
pengurusan aset-aset Pemkab Klaten berupa tanah yang belum
bersertifikat.
Untuk itu, Bupati Sri Mulyani meminta kepada para kepala organisasi
perangkat daerah (OPD) Pemkab Klaten yang menggunakan aset tanah belum
bersertifikat agar segera mengurus sertifikatnya ke Kantor Pertanahan
pada tahun ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga diminta Sri Mulyani untuk menindaklanjuti penertiban administrasi dan perbaikan tata kelola 329 bidang tanah jalan kabupaten dan 433 bidang tanah jalan lingkungan.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tentrem Prihatin menyatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk membantu Pemkab Klaten dalam penerbitan sertifikat aset-aset pemerintah daerah ini.
"Dengan dukungan semua pihak, semoga seluruh aset tanah milik Pemkab
Klaten segera dapat dilakukan penyertifikatannya," pungkasnya. (N-2)
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved