Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
SECARA demografis peta kekuatan partai politik besar di indonesia bisa dilihat dari basis wilayah, Dulu Partai Golongkan Karya (Golkar) memiliki basis pemilih tradisional yang dominan di Jawa Barat.
Pernyataan tersebut disampaika Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat dan mantan Ketua DPD Partai Golkar dua periode kabupaten Bogor, Jaro Ade, dalam keterangan pers, Kamis (20/1).
"Melihat kondisi sekarang peta politik partai Golkar di Jawa Barat perlu ada penanganan serius konsolidasi vertikal dan horizontal," kata Jaro Ade.
Mendekati tahun politik dan pesta demokrasi pemilu legislatif (pileg), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan presiden (pilpres) 2024, Jaro Ade berharap agar Golkar harus cekatan menata dan menyiapkan instrumen pertarungan dalam menghadapi kontestasi tersebut.
"Setidaknya ada tiga hal seksi yang ada di depan mata yang harus benar benar disiapkan Golkar Jawa Barat," Jelas Jaro Ade
Ade menjelaskan, pertama, mengawal pemerintahan Presiden Jokowi sampai habis masa jabatannya. Kedua, berbenah diri untuk menyiapkan mesin pertarungan dalam pileg, pilpres dan pilkada.
Ketiga, memberikan fungsi pelayanan dan pembelajaran politik yang maksimal kepada masyarakat khususnya Jawa Barat tambahnya.
"Sehingga perlu adanya keseriusan pembenahan kondisi partai golkar jawa barat mulai dari struktur yang definitif agar jelas tugas pokok dan fungsinya serta konsolidasi jaringan grass root yang sempat tersendat karena dera masalah yang timbul didalam tubuh partai," papar Ade.
Menurut Jaro Ade, partai Golkar bukan partai kemarin sore, "Golkar adalah satu satunya partai yang telah lulus dalam dinamika politik yang terjadi baik dari internal maupun eksternal," katanya.
Jaro Ade menilai sekarang adalah waktu yang tepat untuk berbenah bangkit kembali partai golkar di jawa barat, merangkul dan bergerak bersama menghidupkan kembali kekuatan golkar.
"Saya berharap jika Kang Ace Hasan selaku Plt Ketua DPD Golkar Jabar sudah siap, maka segera meminta restu Ketua Umum Golkar rapatkan barisan dengan karya kekaryaan dan para ketua DPD tingkat dua untuk Musdalub menjadikan Kang Ace Hasan sebagau ketua Definitif DPD Golkar provinsi Jawa Barat", tegas Jaro Ade.
"Jangan sampai berlarut karena waktu dua tahun untuk menghadapi aneka perhelatan bukan waktu yang lama Golkar harus bergerak cepat," katanya.
"Pembenahan partai menjadi sangat penting mengingat salah satu tugas utama ketua DPD definitif adalah mengantarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi presiden," pungkas Jaro Ade. (RO/OL-09)
Bahlil mengatakan, dirinya sudah terbiasa menerima hinaan sejak kecil dan tidak mempermasalahkan jika menjadi sasaran kritik atau ejekan.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Pengumuman kader baru pada konferensi pers yang akan berlangsung pada pukul 16.30 WIB nanti sore, di DPP Partai Golkar. Konpres tersebut bakal disampaikan langsung oleh Bahlil.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi balik isu bahwa dirinya bakal jadi kader Partai Golkar.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina partai Golkar.
Agus Gumiwang memberikan semangat dan optimisme kepada seluruh kader Golkar agar dapat menghadapi badai gelombang politik yang tengah dihadapi.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved