Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan berbagai kartu terbukti sangat bermanfaat masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Kartu-kartu yang diluncurkan selama pemerintahan Presiden Jokowi menjangkau segala kebutuhan dasar masyarakat.
Tokoh pemuda asal Kalimantan Tengah (Kalteng) yang juga pengurus di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Riko Rahman menyampaikan pujiannya terhadap berbagai kartu di era Presiden Jokowi. Riko melihat langsung bagaimana kartu sakti Jokowi, terutama “Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah” sangat membantu teman-temannya yang kurang mampu.
“Karena adanya kartu (KIP Kuliah) ini tentu akan sangat membantu kita mahasiswa, teman-teman kita yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk sama-sama dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi,” ujar Riko saat menjadi pembicara seminar nasional di Universitas Palangka Raya dengan tema "Peran Kartu Sakti Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Indonesia: Mengkaji Progresivitas Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Pemerintahan Jokowi".
Program “KIP Kuliah” sendiri merupakan skema pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi selama menjalani studi. Riko mengatakan kebijakan Jokowi ini sangat membantu para mahasiswa.
Riko tidak hanya mengapresiasi “KIP Kuliah” yang sudah berhasil dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi, tetapi menilai juga sukses memberikan hak Pendidikan bagi masyarakat. Pada akhirnya semua punya harapan untuk bisa merasakan Pendidikan perguruan tinggi.
Selain KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja juga dinilai Riko sebagai terobosan. Menurut dia, dunia kerja sangat berbeda dengan dunia kuliah. Kartu Pra Kerja menjawab semua kebutuhan itu semua.
“Kartu Pra Kerja mampu meningkatkan soft skill,” ujar Riko.
Selama pemerintahan Jokowi, terobosan-terobosan kartu sakti berhasil membawa kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Bukan hanya “KIP Kuliah” dan “Kartu Pra Kerja”. Jokowi juga berhasil mendistribusikan Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. (OL-12)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved