Headline

Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.

Fokus

PSG masih ingin menambah jumlah pemain muda.

Bawaslu Klaten Kembangkan Desa Antipolitik Uang

Djoko Sardjono
06/1/2022 20:10
Bawaslu Klaten Kembangkan Desa Antipolitik Uang
(MI/Djoko Sardjono)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengembangkan desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif pemilu serentak pada 2024.

Sementara itu, ada empat desa antipolitik uang dan empat desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan Bawaslu Klaten. Harapannya masyarakat dapat memahami perannya dalam pemilu.

Desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan itu dikembangkan Bawaslu Klaten dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, dalam jumpa pers capaian kinerja Bawaslu Klaten di kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Kamis (6/1).

Empat desa antipolitik uang yang menjadi rintisan tersebut, yakni Desa Burikan di Kecamatan Cawas, Trotok (Kecamatan Wedi), Tawangrejo (Kecamatan Bayat), dan Nglinggi (Kecamatan Klaten Selatan).

Sedangkan empat desa pengawasan partisipatif, yakni Desa Sawahan di Kecamatan Juwiring, Plawikan (Kecamatan Jogonalan), Bero (Kecamatan Trucuk), dan Taskombang (Kecamatan Manisrenggo).

Menurut Arif Fatkhurrokhman, Bawaslu Klaten telah memberikan pembinaan, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait politik uang dan pengawasan partisipatif pada pemilu serentak 2024.

Maksud dan tujuan kegiatan nontahapan pemilu yang digencarkan Bawaslu Klaten pada tahun lalu itu, agar masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik. Sehingga, politik uang bisa ditumpas.

Dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif, Arif Fatkhurrokhman mengatakan apabila masyarakat menolak uang suap, pemilu di Klaten tuntas.

Di tempat yang sama, Azib Triyanto, Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Klaten, menjelaskan bahwa Bawaslu tahun ini mulai ada kegiatan tahapan pemilu serentak pada 2024.

''Namun, kita belum tahu berapa anggaran kegiatan tahun ini. Tetapi, diperkirakan hampir sama dengan anggaran 2021 sebesar Rp1,6 miliar. Anggaran tahun lalu terserap 92%,'' pungkasnya. (JS/OL-10)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Denny parsaulian
Berita Lainnya