Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengembangkan desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif pemilu serentak pada 2024.
Sementara itu, ada empat desa antipolitik uang dan empat desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan Bawaslu Klaten. Harapannya masyarakat dapat memahami perannya dalam pemilu.
Desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan itu dikembangkan Bawaslu Klaten dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, dalam jumpa pers capaian kinerja Bawaslu Klaten di kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Kamis (6/1).
Empat desa antipolitik uang yang menjadi rintisan tersebut, yakni Desa Burikan di Kecamatan Cawas, Trotok (Kecamatan Wedi), Tawangrejo (Kecamatan Bayat), dan Nglinggi (Kecamatan Klaten Selatan).
Sedangkan empat desa pengawasan partisipatif, yakni Desa Sawahan di Kecamatan Juwiring, Plawikan (Kecamatan Jogonalan), Bero (Kecamatan Trucuk), dan Taskombang (Kecamatan Manisrenggo).
Menurut Arif Fatkhurrokhman, Bawaslu Klaten telah memberikan pembinaan, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait politik uang dan pengawasan partisipatif pada pemilu serentak 2024.
Maksud dan tujuan kegiatan nontahapan pemilu yang digencarkan Bawaslu Klaten pada tahun lalu itu, agar masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik. Sehingga, politik uang bisa ditumpas.
Dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif, Arif Fatkhurrokhman mengatakan apabila masyarakat menolak uang suap, pemilu di Klaten tuntas.
Di tempat yang sama, Azib Triyanto, Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Klaten, menjelaskan bahwa Bawaslu tahun ini mulai ada kegiatan tahapan pemilu serentak pada 2024.
''Namun, kita belum tahu berapa anggaran kegiatan tahun ini. Tetapi, diperkirakan hampir sama dengan anggaran 2021 sebesar Rp1,6 miliar. Anggaran tahun lalu terserap 92%,'' pungkasnya. (JS/OL-10)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved