Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengembangkan desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif pemilu serentak pada 2024.
Sementara itu, ada empat desa antipolitik uang dan empat desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan Bawaslu Klaten. Harapannya masyarakat dapat memahami perannya dalam pemilu.
Desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif yang menjadi rintisan itu dikembangkan Bawaslu Klaten dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Klaten, Arif Fatkhurrokhman, dalam jumpa pers capaian kinerja Bawaslu Klaten di kantor lembaga penyelenggara pemilu tersebut, Kamis (6/1).
Empat desa antipolitik uang yang menjadi rintisan tersebut, yakni Desa Burikan di Kecamatan Cawas, Trotok (Kecamatan Wedi), Tawangrejo (Kecamatan Bayat), dan Nglinggi (Kecamatan Klaten Selatan).
Sedangkan empat desa pengawasan partisipatif, yakni Desa Sawahan di Kecamatan Juwiring, Plawikan (Kecamatan Jogonalan), Bero (Kecamatan Trucuk), dan Taskombang (Kecamatan Manisrenggo).
Menurut Arif Fatkhurrokhman, Bawaslu Klaten telah memberikan pembinaan, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait politik uang dan pengawasan partisipatif pada pemilu serentak 2024.
Maksud dan tujuan kegiatan nontahapan pemilu yang digencarkan Bawaslu Klaten pada tahun lalu itu, agar masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik. Sehingga, politik uang bisa ditumpas.
Dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi desa antipolitik uang dan desa pengawasan partisipatif, Arif Fatkhurrokhman mengatakan apabila masyarakat menolak uang suap, pemilu di Klaten tuntas.
Di tempat yang sama, Azib Triyanto, Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Klaten, menjelaskan bahwa Bawaslu tahun ini mulai ada kegiatan tahapan pemilu serentak pada 2024.
''Namun, kita belum tahu berapa anggaran kegiatan tahun ini. Tetapi, diperkirakan hampir sama dengan anggaran 2021 sebesar Rp1,6 miliar. Anggaran tahun lalu terserap 92%,'' pungkasnya. (JS/OL-10)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
KPU RI telah membahas dan menyiapkan rancangan serta jadwal tahapan PSU yang akan segera ditetapkan KPU Kabupaten Barito Utara.
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
MK mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara karena terbukti melakukan pelanggaran politik uang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved