Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat kewenangan Rukun Tetangga (RT) guna membendung penyebaran varian baru covid-19, yakni omikron yang sudah masuk ke Jawa Timur.
"Kita harus meningkatkan kewaspadaan. Tapi tidak boleh cemas berlebihan meskipun omikron sudah terdeteksi masuk ke Jatim," tegas Wali Kota Malang Sutiaji, Selasa (4/1).
Ia menjelaskan rapat koordinasi melibatkan lurah dan camat sudah
dilakukan untuk mewaspadai penyebaran pandemi, khususnya omikron. Rakor itu melibatkan 4.237 RT dan 57 lurah.
Perangkat daerah terkait, lanjut dia, diminta menyiapkan isolasi
terpusat, rumah sakit lapang dan rumah karantina. Sejauh ini, petugas terus melakukan tracing, testing, treatment untuk melacak mereka yang
berstatus orang tanpa gejala.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Husnul Muarif
mengaku sudah memetakan kasus aktif dan kasus harian. Hal itu menjadi
dasar pengambilan sampel melalui tes usap dan polymerase chain reaction
(PCR).
Yang terpenting, paparnya, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dan penanganan cepat saat mengalami gejala covid-19. Karena itu, warga harus menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan dengan protokol kesehatan, yang menjadi perhatian utama bersama dengan vaksinasi.(N-2)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved