Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEDIKITNYA ada lima desa di Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang cakupan vaksinasi covid-19 masih cukup rendah. Kondisi geografis diduga jadi pemicu rendahnya cakupan vaksinasi.
Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, mengungkapkan pemantauan capaian vaksinasi covid-19 dilakukan secara kewilayahan di tingkat kecamatan. Sehingga, cakupan di setiap desa terpantau sejauh mana progresnya.
"Ada lima desa di Kecamatan Agrabinta yang cakupannya terendah dari 360 desa dan kelurahan di Kabupaten Cianjur," terang Mulyana, Selasa (30/11).
Bahkan, sebut Mulyana, dari hasil evaluasi, masih ada yang capaian vaksinasinya di kisaran 20,25%. Mulyana menyebut banyak faktor yang menyebabkan masih relatif rendahnya cakupan vaksinasi di setiap desa di Kabupaten Cianjur.
"Ini kan capaiannya jadi terlalu timpang. Kendalanya bisa karena kondisi geografis, kemudian faktor cuaca, kesadaran masyarakatnya sendiri, dan sangat mungkin sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat," tegas Mulyana.
Penegasan pun ditekankan kepada para liaison officer (LO) yang sudah ditunjuk sebagai penanggung jawab di setiap kecamatan. Para LO inidiharapkan bisa menyeimbangkan atau memeratakan progres capaian vaksinasi di semua desa.
"Jangan sampai di satu kecamatan itu ada desa yang progresnya tinggi, tapi di desa lain rendah. Kalau begitu kan tidak tampak tugas LO itu," ujarnya.
Pemerataan progres capaian vaksinasi juga sebagai upaya mencapai target penilaian level 1. Berdasarkan Instruksi Mendagri, salah satu indikator level 1 itu capaian vaksinasi harus berada di angka 70%.
"Kalau misalnya secara keseluruhan capaian vaksinasi di Kabupaten Cianjur sudah 70%, sementara masih ada desa-desa yang capainnya rendah. Ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap penilaian level 1," tegas Mulyana.
Kepala Desa Ciherang, Acep Haryadi, mengaku saat ini terus dilakukan percepatan capaian vaksinasi di wilayahnya. Caranya dilakukan dengan menyasar masyarakat yang belum terdata divaksin. "Kita laksanakan giat (vaksinasi) di setiap RW. Jadi kita jemput bola langsung ke masyarakat," ucap Acep.
Setiap kali dilaksanakan vaksinasi, sebut Acep, dikerahkan rata-rata 15-20 orang tim vaksinator. Mereka berasal dari bidan desa serta tim medis dari Puskesmas. "Makin banyak tim vaksinator, maka makin mempercepat capaian," sebut Acep. (OL-15)
Pengelola PKBM harus berjuang mencetak SDM yang berdaya saing. Langkah itu sejalan dengan semangat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen yang berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Kerja sama itu diharapkan bisa menangani masalah sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.
KUOTA haji tahun ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berkurang dratis jika dibandingkan dengan sebelumnya.
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved