Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018, sekitar 911 ribu hektare lahan kritis di Jawa Barat berpotensi menimbulkan bencana longsor hingga banjir bandang. Dari keseluruhan lahan kritis itu, sekitar 200 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan, dari mulai hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan mengatakan, dari keseluruhan lahan kritis di Jabar tersebut, sebagian besarnya berada di luar kawasan hutan.
"Dari luas 911 ribu hektare itu, 711 ribu hektare ada di luar kawasan hutan, di tanah-tanah milik. Itu yang kritis," kata Epi di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Senin (29/11).
Untuk mengatasi lahan kritis itu, Pemprov Jabar menargetkan penanaman 50 juta pohon pada tahun ini. Hingga akhir November ini, sudah tercapai 46,6 juta pohon yang ditanam di lahan-lahan kritis di Jawa Barat.
"Kami tidak membedakan, semua kami kerjakan untuk penanganan lahan kritis ini. Di semua daerah Jawa Barat, tapi lahan kritis yang dominan itu berada di daerah selatan, seperti Sukabumi, Cianjur, itu luas lahan kritisnya," bebernya.
Pemprov Jabar, lanjut dia, menggandeng kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan gerakan tanam dan pelihara pohon. Upaya penanaman vegetasi di lahan kritis menggunakan prinsip tahan, hambat, dan resap, sehingga air hujan tak menimbulkan bencana.
"Untuk lahan kritis milik masyarakat, kami laksanakan program agroforestri, yaitu perpaduan antara pohon, buah, dan bisa tanaman semusim. Dibuat jarak tanam tertentu, agar bisa untuk tanaman semusim, kan untuk kebutuhan ekonomi itu harus tetap jalan," lanjutnya.
Dia menyebutkan, sementara luas lahan kritis di Desa Cikande mencapai sekitar 500 hektare. Untuk mencegah bencana banjir bandang seperti yang terjadi pada awal November lalu, maka dilakukan penanaman 1.600 pohon bersama dengan pihak pengembang Kota Baru Parahyangan dan warga setempat.
"Ini akan menjadi kegiatan rutin, kemudian nanti secara bertahap kami targetkan agar dalam setahun bisa ditanam 10 ribu pohon," terang Ryan Brasali, General Manager PT Belaputera Intiland selaku pengembang Kota Baru Parahyangan.
Dia menambahkan, sampai saat ini sudah 60 ribu pohon yang ditanam di lahan Kota Baru Parahyangan. "Tujuannya supaya tidak terjadi erosi, mencegah bencana, dan juga untuk menghijaukan bumi kita," tandasnya. (OL-15)
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Kondisi cuaca signifikan ini dipicu oleh penguatan Monsun Asia dan pengaruh tidak langsung dari Siklon Tropis Luana yang terpantau bergerak di selatan perairan Indonesia.
Ia mengatakan dua korban diduga tertimbun longsor saat bekerja di area pertanian/perkebunan dan jauh dari pemukiman penduduk.
BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama lintas instansi gabungan masih melakukan pendataan lanjutan dan pemantauan di lokasi terdampak longsor Bandung Barat.
Peristiwa longsor Bandung Barat tersebut terjadi sekitar pukul 03.00 WIB. Berdasarkan keterangan saksi mata di sekitar lokasi longsor Bandung Barat, kejadian itu diawali suara gemuruh keras.
HINGGA Sabtu, (24/1) siang, sebanyak 82 orang masih dinyatakan hilang dalam peristiwa longsor di Kampung Pasir Kuning, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved