Kamis 18 November 2021, 21:27 WIB

Tujuh Daerah di Sumut Sepakat Bersihkan Danau Toba dari Keramba

Yoseph Pencawan | Nusantara
Tujuh Daerah di Sumut Sepakat Bersihkan Danau Toba dari Keramba

ANTARA
Pentai keramba di Danau Toba, Sumatera Utara

 

TUJUH daerah di Sumatera Utara yang memiliki wilayah di kawasan Danau Toba sepakat meniadakan keramba jaring apung di Danau Toba dan memfasilitasi pembudidaya untuk alihprofesi. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama Gubernur Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur, Kamis (18/11).

"Dalam rapat, kita sepakat untuk me-nol-kan KJA (keramba jaring aping) di Danau Toba," ungkap Bupati Toba Poltak Sitorus, seusai rapat.

Rapat dihadiri para pimpinan dan perwakilan dari tujuh daerah yang memiliki wilayah di kawasan Danau Toba. Antara lain Bupati Toba Poltak Sitorus, Bupati Samosir Vandiko Gultom, Wakil Bupati Humbahas Oloan Nababan, Bupati Karo Cory Sebayang serta perwakilan dari Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Simalungun.

Setelah melakukan berbagai pembahasan dan menerima arahan dari Gubernur Edy, mereka sepakat meniadakan seluruh KJA di Danau Toba. Baik itu KJA milik perusahaan maupun dari swadaya masyarakat.

Kesepakatan itu muncul dari dua pertimbangan utama. Pertimbangan pertama terkait dengan status Danau Toba yang sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks. Mereka memiliki pemahaman yang sama bahwa status itu menjadi kontradiktif bila masih ada KJA di Danau Toba. Keberadaan KJA di Danau Toba sebenarnya bukan kegiatan yang dilarang aturan.

Namun demikian, untuk mengantisipasi pencemaran air, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan pembatasan produksi ikan keramba di Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun dengan 3.000 KJA.

Kendati dalam rapat para kepala daerah meyakini hal itu akan sulit diwujudkan. Sebab pembagian kuota 3.000 KJA di seluruh kawasan Danau Toba akan menimbulkan masalah baru.

"Siapa yang akan mendapat kuota tersebut? Dan bila KJS masih dibolehkan, akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membuat keramba," tutur Poltak.

Pemikiran tersebut memerkuat kesediaan mereka menyepakati peniadaan KJA di Danau Toba. Selain itu, kepakatan ini juga menjadi bagian dari upaya daerah mematuhi Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Perpres mencantumkan Danau Toba menjadi satu dari 15 danau yang menjadi prioritas nasional. Perpres ini ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 22 Juni 2021 serta diundangkan dan diberlakukan mulai 30 Juni 2021.

Selain menyepakati peniadaan KJS di Danau Toba, ketujuh daerah itu juga berkomitmen bersama memfasilitasi para pembudidaya untuk alihprofesi. Bahkan pemfasilitasian alihprofesi akan disiapkan sebelum KJA ditiadakan sama sekali dari danau terluas di Asia Tenggara itu. (OL-15)

 

Baca Juga

MI/Haryanto

Ganjar Perintahkan Operasi Pasar Minyak Goreng di Pasar Tradisional

👤 Akhmad Safuan 🕔Minggu 23 Januari 2022, 11:13 WIB
Masih tingginya harga minyak goreng di pasar tradisional, lanjut Ganjar Pranowo, karena para pedagang masih menghabiskan stok yang...
MI/Moat Angga

Mahasiswi Akper Lela Maumere, Kuliah Sambil Jualan Pisgor

👤Gabriel Langga 🕔Minggu 23 Januari 2022, 10:55 WIB
UNTUK meraih cita-cita butuh perjuangan, keringat dan airmata, hal itu ditunjukkan mahasiswi Akademi Keperawatan (Akper) Santa Elisabeth...
Ist

Gerakan Melawan Stunting Puan Maharani Masuki Jawa Tengah

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 23 Januari 2022, 10:47 WIB
Angka stunting di Kabupaten Rembang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, yakni 24,96% pada 2020 atau...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya