Selasa 09 November 2021, 23:40 WIB

Bakal Calon Kepala Desa di Bandung Barat Ajukan Gugatan ke PTUN

Bayu Anggoro | Nusantara
Bakal Calon Kepala Desa di Bandung Barat Ajukan Gugatan ke PTUN

ANTARA/Raisan Al Farisi
Warga menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

 

SEORANG bakal calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Pasalnya, dia merasa diperlakukan tidak adil saat tes bakal calon kepala desa yang dilakukan Universitas Jenderal Ahmad Yani.

Ferri Ramadhan, sang penggugat, yang juga bakal calon Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, merasa dirugikan karena tidak lolos saat pengumuman yang dilakukan Panitia Pilkades KBB.

Dia pun menuntut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk tidak membangun kerja sama lagi dengan Universitas Jendral Ahmad Yani selaku pihak penyelenggaran tes akademis cakades.

"Kejadian waktu lampau terjadi lagi dan di saat kami meminta untuk
dibuka hasilnya, mereka (pihak Unjani) menyampaikan keberatannya dengan
alasan tidak membuat perjanjian dengan bakal calon untuk dapat membuka
hasil testing secara transparan," katany, Selasa (9/11).

Ferri bertekad tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari bantuan ke lembaga bantuan hukum untuk mengajukan gugatan ke PTUN atas Peraturan Bupati Bandung Barat No 10 Tahun 2021.

"Semoga semua bakal calon kades yang kemarin tidak lolos dalam mengikuti testing melakukan hal yang sama agar di Pemkab Bandung Barat tidak terjadi lagi diskriminasi seperti sekarang," sebut Ferri.

Dia pun mendesak Komisi I DPRD KBB untuk meminta kepada Panitia Pilkades KBB agar menganulir hasil tes tersebut.

"Sebelum testing saja sudah dapat angka 40% terus bagaimana saya bisa
mengejarnya kalau sebelumnya tes saja ada calon yang sudah punya nilai segitu," imbuh Ferry.

Dia meminta Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan tidak berpangku tangan melihat Perbup No 10 Tahun 2021 yang merugikan kaum muda yang berpotensi dan mempunyai niat memajukan wilayahnya.

"Sekali lagi kami minta proses tahapan Pilkades ini harus dianulir dan
dihentikan," tegasnya.

Soal tanda tangan skoring peserta tes, kata Ferri, jika tidak ditandatangani dianggap mengundurkan diri.

"Betul kami menandatangani pernyataan skoring tersebut di panitia
Pilkades, karena di saat kami tidak mau menandatangani mereka
menyampaikan dianggap mengundurkan diri," ungkapnya.

Pengisian nilai tambahan di kolom pengalaman, pendidikan, dan usia pun dianggap tidak semestinya dilakukan oleh pihak Unjani.

"Unjani hanya melakukan tes akademik saja. Yang mengatur tentang harus ada penambahan nilai kaitan tersebut adalah perbup," sebut Ferri.

Semestinya pihak Unjani hanya mengumumkan hasil testing bakal calon kepala desa saja. "Jadi menurut saya yang berhak menentukan lolos dan tidaknya atau menghitung nilai akhir bakal calon kepala desa itu adalah panitia pilkades kabupaten," pungkasnya. (N-2)

 

Baca Juga

MI/Kristiadi.

Satpam Bank BJB Tangkap Pembobol Mesin ATM di Tasikmalaya

👤Kristiadi 🕔Minggu 23 Januari 2022, 15:10 WIB
Setelah lima menit, pelaku langsung beraksi di ruangan itu dengan membuka paksa brankas uang bagian bawah dengan memakai tangannya...
Antara/Arnas Padda.

Sulawesi Selatan Temukan Kasus Pertama Omikron

👤Lina Herlina 🕔Minggu 23 Januari 2022, 14:50 WIB
NA saat ini sudah menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padjonga Dg Ngalle...
DOK BIN

BIN Jabar Terus Gencarkan Vaksinasi Covid-19

👤Naviandri 🕔Minggu 23 Januari 2022, 13:35 WIB
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menyebutkan pihaknya mengalami kesulitan untuk pemberian vaksinasi kepada anak...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya