Warga Mulai Lalai Prokes, Operasi Yustisi Terus dilakukan di Palangka Raya

SATUAN Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat
masih ada dua masalah besar di masa pandemi. Selain masih adanya kasus baru covid-19, sebagian warga juga mulai lalai melaksanakan protokol kesehatan.

"Karena itu, kami terus menggiatkan operasi yustisi. Akan terus kami laksanakan guna mencegah penyebaran kasus baru yang lebih meluas,' tandas Ketua Harian Satgas Covid-19, Emi Abriyani, Selasa (9/11)

Menurut Emi, hingga saat ini Palangka Raya masih dalam Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Belum bisa turun, karena masih ditemukan kasus terkonfirmasi positif covid-19 serta adanya pasien covid-19 yang meninggal dunia.

"Kami juga melihat masyarakat mulai lalai dan sudah merasa aman karena berada di PPKM level 2. Tapi kepercayaan diri yang berlebih itu bisa menjadi bom waktu. Seharusnya jika ada yang terkonfirmasi positif, yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan itu, harus segera memeriksakan diri, agar hal ini tidak berdampak besar terhadap penyebaran covid-19," ucapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Emi, pihaknya akan terus melakukan
operasi yustisi. Tim akan melakukan pengawasan di sejumlah wilayah yang rawan terjadi kerumunan massa, serta memaksimalkan upaya tracing dan testing.

Selain itu, Satgas juga tengah mempersiapkan peraturan daerah
(Perda) yang mengatur tentang kepatuhan masyarakat dalam menerapkan
prokes.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi prokes. Bagi
masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, agar dapat segera
mendaftarkan dirinya untuk divaksin. Pasalnya hal tersebut akan
mendorong terwujudnya kekebalan komunal," jelasnya.

Saat ini, cakupan vaksinasi di Palangka Raya untuk dosis pertama mencapai 82% dan dosis kedua 60% lebih. "Kita harus masih mengejar," pungkasnya.

Di Kalimantan Tengah, daerah yang menerapkan PPKM level 1 hanya Kabupaten Pulang Pisau. Sementara untuk PPKM level 2, ialah Kabupaten
Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Murung Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya. Daerah yang masih harus menerapkan level 3 ialah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Katingan. (SS/N-2)