KASUS penembakan yang dilakukan penjaga perusahaan tambang emas PT Bulawan Daya Lestari (BDL), Kecamatan Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tehadap warga lingkar tambang yang menewaskan satu warga Desa Toruakat, belum menemui jalan terang. Hal itu disinyalir karena lambatnya proses penegakan hukum dari Kepolisian setempat terhadap aktor intelektual di balik penembakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo melalui Kapolda Sulut yang baru, Irjen Mulyatno menuntaskan kasus pembunuhan warga di lokasi penambang emas tanpa izin (PETI) tersebut dengan tegas tanpa tebang pilih.
"Idealnya siapapun Kapoldanya, tentu kasus itu dapat diusut tuntas. Tapi dengan hadirnya Kapolda baru Irjen Pol Mulyatno, maka ini menjadi ujian apakah kasus dugaan pembunuhan di pertambangan emas tanpa izin itu mampu diungkap dan dilimpahkan ke penuntut," tegas Nasir dalam keterangannya, Kamis (4/11)
Ia mengatakan keberadaan PETI bukan hanya mengancam kualitas lingkungan di sekitarnya. Tetapi juga merugikan keuangan negara. "PETI juga memberikan peluang bagi pihak-pihak tertentu mendapatkan keuntungan serta merugikan banyak hal bagi negara," pungkasnya.
Baca Juga: Warga Dukung Penghentian PETI di Bolaang Mongondow
Sebelumnya, ratusan masyarakat Bolmong menggelar aksi demo mendesak Kapolda Sulut menangkap aktor intelektual dibalik pembunuhan warga Desa Toruakat yang terjadi di area PT BDL tanggal 27 September 2021 lalu itu.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolmong Tengah, Can Muliadi Mokodompit, menyebut bahwa kehadiran mereka di Bundaran Paris Kota Kotamobagu ini untuk menagih ketegasan Kapolda Sulut mengusut tuntas kasus tersebut dan mendesak Kapolri agar menindak tegas oknum aparat yang diduga bermain didalamnya.
Diberitakan, sebelumnya Yance Tanesia, yang adalah kuasa dari pemegang saham PT BDL, pada Senin (25/10) telah diperiksa Penyidik Ditreskrimum Polda Sulut selama lima jam. Selain kasus pembunuhan, pemeriksaan terhadap Yance Tanesia ini terkait perizinan, kerjasama dengan kontraktor Jimmy Inkiriwang dan pengelolaan keamanan. Namun hingga saat ini, belum ada kelanjutannya dari hasil pemeriksaan tersebut.
"Walaupun sudah dinyatakan ada yang tersangka, tetapi kami tidak mau sandiwara ini akan berlanjut terus. Ada aktor intelektual dibelakang. Jangan sampai masyarakat memahami bahwa proses ini adalah proses rekayasa, proses sandiwara," ujar Mokodompit dalam orasinya, Rabu (27/10) siang.
"Mohon dilihat benar-benar oleh Bapak Kapolri, ini ada oknum-oknum yang bermain dalam persoalan ini. Karena kalau tidak ada oknum yang bermain, maka penanganan persoalan ini tidak akan lambat seperti saat ini," lanjutnya dalam rilis yang dikirimkan kepada media Kamis (28/10).
Tampak hadir dalam aksi tersebut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Raya, Zainul Armin Lantong, Panglima Besar Brigade Bogani Masud Lauma, Tokoh Adat Desa Toruakat serta ratusan masyarakat Desa Toruakat.
Dalam aksi tersebut juga beberapa poster terlihat mewarnai aksi demo bertuliskan sejumlah permohonan kepada pihak Kepolisian agar menindak tegas Jimmy Inkiriwang dan Yance Tanesia yang diduga menjadi aktor intelektual dibalik penembakan tersebut.
"Usir, tangkap dan hukum mati pemilik PT BDL (Yance Tanesia) dan Jimmy Inkiriwang yang menjadi otak dibalik terbunuhnya saudara adat kami Armanto Damopolii," tulis warga pada poster yang terpampang saat aksi demo.
Terlihat juga tulisan yang meminta Presiden Jokowi agar memberikan perhatian terhadap kasus penembakan yang terjadi saat korban dan sejumlah warga lainnya yang tinggal di sekitar area PT BDL melayangkan protes terhadap perusahaan, karena beroperasi di tanah kelola masyarakat.
"PT BDL selama ini beroperasi tanpa izin, pasti ada oknum pemerintah dan aparat penegak hukum yang jadi backingan," tampak dalam poster lainnya.
Baca Juga: Masyarakat Lingkar Tambang Demo Tuntut Kapolda Sulut Tangkap ...
Sehubungan dengan itu, bukan hanya bersuara di lapangan, tagar #SulutMenangis menjadi trending topik di Twitter dengan lebih dari 13 ribu cuitan dari warganet meminta keadilan terkait kasus dugaan pembunuhan warga Desa Toruakat, yang diduga aktor intelektual didalamnya adalah pemilik PT BDL.
Diketahui bahwa tanah PT BDL berada didalam kawasan hutan produksi yang mana adalah berada dibawah wewenang dan pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) milik PT BDL telah habis masa berlaku sejak tahun 2019 lalu.
Masyarakat yang sudah resah karena Yance Tanesia dan Jimmy Inkiriwang seperti dapat mengangkangi hukum walau telah mendapat peringatan untuk menghentikan kegiatan dari Gakkum KLHK dan Mabes Polri, akhirnya melakukan aksi dan mendapati bahwa penjaga-penjaga di kawasan PT BDL dilengkapi dengan senjata tajam termasuk senapan rakitan yang telah menyebabkan terjadinya korban jiwa. (OL-13)
Baca Juga: Protes Tambang Liar di Bolaang Mongondow, Seorang Warga ...
