Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH mendorong masyarakat adat menjadi motor pertanian.
Selain memiliki kedekatan dengan alam dan kebiasaan bertani,
mereka diyakini menjadi salah satu unsur yang berkomitmen untuk
menjaga keaslian alam, khususnya terkait potensi pangan yang dihasilkan.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat bertemu
dengan sejumlah masyarakat adat Jawa Barat, di Bandung, Rabu (3/11).
Syahrul menjelaskan, saat ini, dunia tengah dan akan menghadapi sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dengan baik.
Sebagai contoh, dunia dibikin sulit oleh pandemi virus korona yang terjadi hampir dua tahun. "Sekarang kita melawan musuh
yang tak mempan oleh senjata. Memporakporandakan kehidupan," katanya.
Menurut Gubernur Sulawesi Selatan dua periode itu, selain melalui ilmu kedokteran dengan memperkuat medis, untuk bertahan melawan virus korona adalah dengan memperkuat ketersediaan pangan.
"Negara ini membutuhkan upaya-upaya yang serius menghadapi covid. Pertanianlah yang mampu menopang kehidupan," katanya.
Selain itu, tambah Syahrul, dunia pun tengah menghadapi perubahan iklim. Ini berdampak terhadap produktivitas makanan yang berasal dari
pertanian.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat, khususnya masyarakat adat
menjadi motor dalam memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. "Salah
satunya dengan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri mengingat
manusia akan selalu membutuhkan sumber makanan," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat adat memiliki peran yang strategis dalam
memperkuat ketahanan pangan dalam negeri. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun sangat berharap terhadap kontribusi masyarakat adat.
"Seluruh pemangku adat harus turun tangan mempersiapkan sumber makanan. Ini tugas yang diamanatkan Pak Jokowi ke saya," kata dia.
Syahrul pun memastikan keinginan Presiden agar kekuatan pertanian
Indonesia kembali menjadi yang utama. "Presiden ingin pertanian Indonesia berkontribusi terhadap pemenuhan pangan dunia,"
ujarnya seraya menyebut sejumlah capaian ekspor pangan saat ini.
Dia juga berharap melalui kegiatan seperti ini akan memperkuat ikatan
emosional dengan masyarakat adat khususnya menyangkut ketahanan pangan.
"Ini konsolidasi emosional kita. Saya cukup emosional. Kita dari
masyarakat adat yang sama," katanya.
Lebih lanjut, Syahrul pun menegaskan pemerintah akan memberikan dukungan penuh dengan menyiapkan bantuan melalui pengembangan pertanian melalui beberapa sub sektor pertanian, terutama menghadapi anomali cuaca yang ekstrim agar dapat termanfaatkan oleh para petani dengan dukungan pemangku adat.
"Kementan akan melakukan backup yang semaksimal mungkin agar minimal mengedukasi mereka untuk siap menghadapi tantangan cuaca yang ada. Saya senang hampir semua pemangku adat turun tangan, tentu akan bersama sama dengan dinas pertanian yang ada," katanya.
Untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan pertanian, dia
menyarankan agar petani mengakses pelatihan dan kredit usaha rakyat
(KUR) seperti diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. "Agar
produktivitas pertanian tetap bisa terjaga dengan baik. Tentu saja kita
sudah sediakan KUR dan pelatihan," katanya.
Di tempat yang sama, Sekjen Barisan Olot Masyarakat Adat Sunda, Eka
Santosa, menyampaikan kesediaannya untuk mengembangkan agrowisata di
daerahnya.
"Membuka di lahan ini, membutuhkan pekerjaan 20 tahun yang awalnya hutan, diubah untuk diberdayakan menjadi kawasan. Kami mendukung
Pak Menteri agar kawasan ini menjadi sumber kekuatan pertanian," tandasnya. (N-2)
Aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (15/8).
Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.
DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved