Senin 01 November 2021, 20:15 WIB

Dikunjungi BNPP, Wagub Banten Minta Pusat Intervensi Kebijakan di Pulau Terluar

mediaindonesia.com | Nusantara
Dikunjungi BNPP, Wagub Banten Minta Pusat Intervensi Kebijakan di Pulau Terluar

Ist/Pemprov Banten
Wagub Banten Andika Hazrumy menerima kunjungan kerja pra-ekspedisi BNPP di di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (1/11).

 

WAKIL Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait melakukan semacam intervensi kebijakan dan anggaran terkait dengan pengelolaan pulau-pulau terluar, termasuk di Provinsi Banten.

Menurut Andika, selain hal itu merupakan amanat dari sejumlah regulasi Pemerintah Pusat sendiri, Pemerintah Daerah seperti halnya Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bawahnya, tidak memiliki kemampuan anggaran yang memadai. 

"Kami dari Banten minta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan baik dari sisi kebijakan maupun anggaran untuk pulau-pulau terluar kita, mulai dari kebutuhan keamanan hingga sarana dan prasarana," kata Andika saat menerima kunjungan kerja pra-ekspedisi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke Pulau Kecil Terluar di Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (1/11).

Dalam kegiatan yang juga dihadiri Bupati Pandeglang Irna Narulita tersebut, rombongan BNPP sendiri dipimpin salah satu deputinya, Robert Simbolon. Adapun Andika didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten. 

Menurut Andika, Pemprov Banten menyambut baik rencana ekspedisi BNPP ke pulau-pulau kecil terluar di Wilayah Provinsi Banten yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Pandeglang. 

Pemprov Banten berharap kegiatan ekspedisi yang akan dilakukan BNPP pada Februari 2022 mendatang itu dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta memberikan daya dukung bagi pemerintah daerah, khususnya dalam rencana aksi pengelolaan konservasi pulau-pulau kecil terluar yang ada di Provinsi Banten. 

Provinsi Banten sendiri, kata Andika, memiliki 81 pulau kecil di mana tiga pulau berpenduduk yaitu Pulau Tunda, Pulau Panjang, dan Pulau Sangiang yang masuk wilayah Kabupaten Serang.

Sedangkan 78 pulau tidak berpenduduk termasuk pulau yang termaktub dalam Keppres 6/2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak. 

Data Pemprov Banten, kata Andika, menyebutkan, Pulau Deli memiliki luas 750 hektare, topografi datar, berombak dengan status hutan lindung, dan penangkaran kera ekor panjang. Sedangkan Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak masing-masing memiliki luas kurang dari 5 Ha dengan topografi batu karang. 

Pada bidang kelautan, lanjut Andika, sebagaimana ketentuan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Provinsi untuk laut dimulai dari 0 mil sampai dengan 12 mil.

Dengan garis pantai sepanjang 499,62 kilometer, maka luas perairan Provinsi Banten yaitu 11.091.564 km persegi. Secara administratif terdapat 133 Desa Pesisir pada 37 kecamatan, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah bersumber dari laut. 

Produksi sumberdaya ikan Provinsi Banten tersebut, kata Andika, diproduksi atau ditangkap oleh 30.336 orang nelayan yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang.

."Dengan konsentrasi jumlah nelayan terbanyak berada di Kabupaten Tangerang," imbuhnya. 

Andika juga menambahkan, Pemprov Banten sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3/2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan Peraturan Daerah ini akan menjadi 
acuan bagi Pemprov Banten dalam menyusun program yang dibutuhkan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Sementara itu pimpinan rombongan BNPP, Robert Simbolon mengatakan, ekspedisi ke pulau terluar di Banten yaitu Pulau Deli, Pulau Karangpabayang dan Pulau Guhakolak dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan batas wilayah negara atau kawasan perbatasan, dan meningkatkan prasarana pertahanan keamanan di pulau kecil terluar. 

"Jadi identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana Pulau yang ada di Pulau Deli, Pulau Guhakolak dan Pulau Karangpabayang akan memperkuat koordinasi pusat - daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan Negara pada Pulau Deli, Pulau Guhakolak dan Pulau Karangpabayang," katanya. 

Selain itu, lanjut Andika, ekspedisi tersebut juga akan menghimpun bahan perumusan kebijakan dan program pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya pulau-pulau di Provinsi Banten. (Adv/RO/OL-09)

Baca Juga

MI/Amiruddin Abdullah Reubee

USK dan Pemkab Aceh Selatan Kerja Sama Peta Risiko Bencana

👤Amiruddin Abdullah Reubee 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 09:16 WIB
"Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Banjir Aceh Selatan yang akan dibuat ini sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat...
MI/Seno

Penanganan Stunting Jadi Prioritas Pemprov Kalsel

👤Denny Susanto 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 08:41 WIB
Berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia pada 2021, prevalensi stunting di Kalsel mencapai 33,08% atau berada pada urutan 6...
MI/Hendra

Menyelamatkan Danau Maninjau, Objek Wisata Unggulan di Agam

👤Yose Hendra 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 08:00 WIB
Kondisi fisik dan ekologi danau kini telah mengalami degradasi atau penurunan, sehingga perlu pengelolaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya