Optimalisasi Potensi Daerah Mutlak Dalam Pemberdayaan Masyarakat

PARA pemangku kepentingan harus responsif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Maksimalisasi potensi daerah harus dikembangkan sebagai usaha masyarakat.

"Berbagai langkah pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan sektor pertanian sangat menjanjikan, karena itu perlu langkah yang strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat berbincang dengan para petani milenial, di Marobo Hill, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (26/10).

Pada perbincangan itu hadir pula antara lain Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Dalam perbincangan itu, Umbar, petani milenial mengeluhkan kendala dalam proses sertifikasi bibit tanaman hasil kebun bibit yang dikelola para petani. Karena proses sertifikasi bibit tanaman berbiaya mahal, banyak petani tidak mampu.

Menurut dia, selama ini yang mendapat untung adalah para kontraktor yang memiliki sertifikat dalam proyek pengadaan sejumlah bibit tanaman hortikultura di Luwu Utara. Para kontraktor seringkali menekan harga hingga Rp3.000 per bibit, padahal harga wajar di tingkat petani Rp5.000 per bibit.

Menyikapi hal itu, Lestari menegaskan, sejumlah persoalan tersebut harus segera diatasi agar sejumlah potensi yang ada di masyarakat bisa segera mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari berkomitmen untuk segera menuntaskan hambatan yang terjadi dalam proses sertifikasi benih tanaman. Dia menegaskan dalam proses sertifikasi benih tanaman tidak dipungut biaya.

Inti Pertiwi berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sertifikasi yang dihadapi hingga tuntas. Menurut dia, semakin banyak penangkar benih yang bersertifikat di tanah air, akan mempercepat pengembangan tanaman hortikultura di Indonesia.

Rerie, sapaan akrab Lestari, yang membidangi penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu berharap proses sertifikasi benih produksi petani milenial ini didampingi hingga tuntas, agar bisa menjadi percontohan proses sertifikasi bagi kelompok tani lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif juga mengungkapkan sejumlah potensi pertanian yang ada di Luwu Utara, seperti kakao, porang dan tanaman sayuran, yang bisa ditingkatkan.

Pembimbing petani milenial, Masnah mengungkapkan, pihaknya masih memerlukan dukungan berupa sarana pelatihan, beasiswa dan bantuan peralatan, untuk meningkatkan minat kalangan muda di sektor pertanian.

Sehari sebelumnya, Rerie yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga mengunjungi  Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG Malindo), di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Direktur LPTTG  Malindo, Sakaruddin mengungkapkan, pihaknya menyelenggarakan berbagai pelatihan antara lain memproduksi makanan ringan dari bahan baku buah yang dikeringkan.

Pilihan memproduksi buah yang dikeringkan itu, ujar Sakarudin, karena nilai tambah yang dihasilkan bisa di atas 100% dengan masa untuk pemasaran yang panjang.

Rerie menilai, program pelatihan yang diselenggarakan LPTTG Malindo bisa diterapkan di seluruh Indonesia untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. (RO/OL-13)

Baca Juga: Saan Mustopa: Militansi dan Kemampuan Politik Prasyarat Menang di Pemilu