Kalsel Terus Lakukan Upaya Turunkan Angka Stunting

ANGKA kasus kekurangan gizi yang menyebabkan pertumbuhan tinggi badan terganggu (stunting) di Kalimantan Selatan masih tinggi. Penanganan stunting menjadi fokus pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar pada workshop stunting tingkat nasional dengan tema 'Penguatan Peran Provinsi dalam Konvergensi Intervensi Gizi dalam Penurunan Stunting, Minggu (10/8). Roy menegaskan pentingnya kolaborasi dalam meminimalkan kasus stunting.

Angka prevalensi stunting nasional berdasarkan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 sebesar 27,7 persen. Sedangkan angka prevalensi stunting Provinsi Kalsel sebesar 31,75 persen.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (riskesdas) tahun 2018, prevalensi stunting nasional 30,8 persen dan Kalsel tercatat 33, 08 persen. "Prevalensi stunting Kalimantan Selatan mengalami penurunan, jika dibandingkan hasil riskesdas tahun 2013, sebesar 44,3 persen, atau turun 11 persen. Rata-rata penurunan 2 persen per tahun," ungkap Roy Rizali.

Lebih jauh dikatakan Roy, pemerintah daerah provinsi dan 13 kabupaten/kota di wilayah tersebut fokus memperkuat penanganan kasus stunting pada anak balita. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muslim mengatakan Provinsi Kalsel mempunyai kebijakan dan strategi dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), angka kematian bayi/balita dan gizi buruk melalui deklarasi loksado dan komitmen bersama kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

"Beberapa upaya  penanganan stunting antara lain melakukan monev surveilans gizi melalui aplikasi EPPGBM setiap triwulan, untuk mengetahui secara langsung pengukuran berat badan, panjang badan/tinggi badan balita melalui pengukuran di tingkat posyandu, hingga provinsi. Serta peningkatan kapasitas petugas di tingkat puskesmas dan jajarannya, untuk optimalisasi pelaksanaan surveilans gizi kabupaten/kota," jelasnya. (OL-15)