Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
CUACA ekstrem yang membayangi Sumatra Barat mendorong Gubernur Mahyeldi menetapkan status siaga darurat bencana hingga akhir tahun ini. Status siaga bencana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Sumbar Nomor:360/51/BPBD/2021 tentang penetapan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di wilayah Sumbar, per Kamis (7/10).
Status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumbar berlangsung selama 107 hari ditetapkan sejak 15 September sampai 31 Desember 2021. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis Sumbar perlu siaga bencana karena ada potensi banjir dan longsor.
"Berdasarkan laporan BMKG, intensitas hujan sedang hingga tinggi itu akan terus terjadi hingga November atau Desember. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana, kami menetapkan status darurat," kata Mahyeldi, Minggu (10/10).
Ditambah lagi setelah melihat beberapa waktu lalu telah terjadi bencana banjir di beberapa kabupaten/kota di Sumbar seperti Padang, Pesisir Selatan, Solok, dan lainnya. Bahkan longsor di Kabupaten Padang Pariaman
mengakibatkan korban meninggal dunia hingga delapan orang.
Jadwal ini ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan akan ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan. "Bencana ini tidak bisa kita prediksi, bisa saja cerah sekarang nanti sore hujan lebat, tapi setidaknya kita dapat informasi dari BMKG, bencana boleh terjadi tapi jangan sampai ada korban," katanya.
Selama penetapan status siaga darurat bencana ini, pemerintah daerah diharapkan melakukan inventarisasi daerah rawan bencana dan menyosialiasikan kepada masyarakat melalui mitigasi dan pencegahan. Pemerintah daerah juga diminta agar mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan.
Baca juga: Alat Peringatan Dini Dipasang di 10 Kecamatan Rawan Longsor
Seluruh peralatan kebencanaan juga harus dipastikan dalam keadaan berfungsi dengan baik. "Kami juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala untuk mendapatkan informasi peringatan dini cuaca serta potensi bencananya lewat website resmi seperti halaman BMKG," katanya. (OL-14)
Sebuah tebing setinggi 15 meter dilaporkan ambrol dan menutup total akses jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya menuju Kabupaten Pangandaran.
bencana tanah longsor di Watukumpul, Kabupaten Pemalang menimpa rumah warga, menutup ruas jalan dan mengakibatkan satu orang tewas
Petugas BPBD Kota Sukabumi bersama unsur Forkopimcam setempat langsung mendatangi lokasi. Mereka melakukan evakuasi dan pengamanan area sekaligus asesmen.
SEJUMLAH bangunan rumah warga dan tempat ibadah di Desa Campakawarna, Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur, terdampak bencana tanah longsor, Selasa (3/2) petang.
Selain proses evakuasi, Baznas juga mengaktifkan layanan Dapur Air di lokasi banjir bandang dan longsor di Bandung Barat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut, tanah longsor tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved