Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA pabrik es milik pemerintah yang dikelola Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Kabupaten Sikka, NTT yang berada di Kecamatan Alok Timur dan Kecamatan Paga dilaporkan rusak. Akibatnya sejumlah nelayan di dua kecamatan itu menjerit. Pasalnya, para nelayan kini harus membeli es batang di perusahaan swasta dengan harga yang cukup tinggi.
Di Kecamatan Alok Timur, pabrik es berada di tempat pendaratan ikan. Berdasarkan pengamatan, Kamis (30/9), sejumlah nelayan yang sudah memakirkan kapal untuk membeli es balok merasa kecewa. Hal ini dikarenakan sampai saat ini pabrik es tersebut belum beroperasi.
Salah satu nelayan Imran mengatakan para nelayan saat ini mulai kesulitan membeli es balok karena pabrik es tersebut tidak beroperasi sehingga dirinya terpaksa membeli es balok di perusahaan swasta.
"Mau tidak mau, kita harus membeli es pabrik di perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Sikka. Kan jika ingin melaut dalam waktu lama, maka kami harus menstok es sebanyak mungkin. Jadi kalau beli es balok yang dikelola oleh pemerintah kan lebih murah," ujar dia.
Sementara itu, akademisi dan Ketua Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan di Universitas Nusa Nipa Yohanes Don Bosco Ricardson Minggo mengatakan persoalan dua pabrik es milik Pemkab Sikka tidak beroperasi sudah satu bulan dikarenakan lemahnya manajemen pengelola pabrik es di kedua pabrik milik pemerintah tersebut. Menurutnya informasi yang diperolehnya bahwa dua pabrik es milik Pemda Sikka sudah sebulan lebih tidak beroperasi lantaran mesin produksi es masih rusak. Dalam kondisi normal, kedua pabrik es bisa memproduksi sekitar 500 balok es setara dengan harga Rp14 ribu per balok es.
"Untuk dapat terus melaut, biasanya nelayan terpaksa membeli es balok di perusahaan ikan dengan harga yang lebih tinggi dengan kisaran Rp 15.000-Rp 17.000 per balok es. Tingginya kebutuhan akan es balok ini, karena wilayah pencarian ikan yang cukup jauh dan lamanya waktu pelayaran serta banyaknya ikan yang masuk dari wilayah flores timur yang membutuhkan es agar ikan tidak muda rusak," tandas Ricson ini.
Di sisi lain, menanggapi kesulitan nelayan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka Paulus Bangkur mengatakan pihaknya harus mendatangkan es balok dari Nangahale untuk nelayan di Alok. "Setiap hari kami mobilisasi es dari Nangahale ke Alok. Jadi kebutuhan nelayan di Alok akan es tetap terpenuhi," ujar Paulus. (OL-15)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved