PANDEMI Covid-19 menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan. Sebab, virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, ekonomi juga turut terdampak.
Namun seiring dengan akselerasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ketika menjadi keynote speaker pada webinar yang bertajuk "Kebangkitan Ekonomi Banten di Tengah Pandemi" Selasa (28/9).
Wahidin mengatakan pertumbuhan investasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I 2021 yang mencapai Rp31,423 triliun atau 61,24% dari target tahun 2021 sebesar Rp 51,30 triliun.
"Untuk semester 2 tahun 2021 telah mencapai Rp 62 triliun," ujar Wahidin.
Wahidin Banten mengatakan, inflasi di Banten dalam posisi terkendali, 1,1 persen di bawah nasional.
"Kalau kita kaitkan dengan pengaruh Covid-19, saya kira tidak terlalu berpengaruh," ujarnya.
Menurut Wahidin, kenaikan investasi terjadi karena pemerintah daerah sejak awal menerapkan sistem layanan digital tanpa biaya atau gratis, cepat dan tepat.
Tidak hanya itu, kata Wahidin, Pemprov Banten juga menyiapkan infrastruktur yang memadai di mana dari jalan provinsi sepanjang 780 kilometer (km), tinggal 13 km lagi yang belum dibangun.
"Jadi memberikan daya tarik sendiri bagi investasi sehingga investor tertarik menanamkan investasi," katanya.
Wahidin mengatakan terkait masalah pertanahan, Pemprov Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Naional Kantor Wilayah Banten. Berkat, kerja keras BPN, kata Gubernur, telah banyak mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa.
"Kami juga telah menginventarisir dan mensertifikat 1.200 tanah aset pemerintah daerah, yang bisa disewakan ke pihak ketiga untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi," ujarnya.
Baca juga : Jawa Barat Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional
Begitu juga, lanjutnya, terkait kesiapan tenaga kerja, pada tahun ini penerimaan tenaga kerja mencapai 37 ribu orang.
Terkait proyek jalan nasional, kata Gubernur, jalan tol Ciujung-Tanjung Lesung, sepanjang kurang lebih 20-30 kilometer, telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.
Jalan Panimbang akan disambung ke Bayah dan jalan tol ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Begitu juga jalan dari Sajira ke Warung Banten juga ditingkatkan.
"Jadi ini merupakan daya tarik sendiri pengemgangan di wilayah utara," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, ukuran indikator makro statistik, laju pertumbuhan ekonomi Banten mengalami peningkatan signifikan.
Menurutnya, pada akhir tahun 2020 ekonomi Banten mengalami minus 4 persen. Tetapi twiwulan II tahun 2021, sudah tumbuh positif.
"Karena akhir 2020 kita minus sampai 4. Triwulan II kita sudah positif. Itu angka makro. Menuju kebangkitan ekonomi harus ada strategi," paparnya.
Kemudian, Banten mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2020 akibat pandemi. Bahkan tidak sedikit perusahaan hengkang dari Banten. Namun saat ini, investasi industri sudah masuk kembali.
"PHK 2020 luar biasa banyak, bahkan ada yang hijrah ke luar Banten. Kami melakukan langkah. Kemudian terasa di 2021. Yang besar sektor industri. Kunci tumbuhnya ekonomi masuknya investasi di Banten. Investasi baru akan ada penyerapan tenaga kerja baru. Artinya peningkatan dari minus sampai positif sangat signifikan," terangnya.
Ia mengakui masih terdapat kelemahan dalam sektor perdagangan yang masih minus 0,16 persen. Tetapi jika dilihat dari data, hal itu mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan.
"Sektor perdagangan masih minus 0,16 persen. Hampir 0 persen, tapi ini berangkat minus dari 2,76 persen. Ini ada pertumbuhan tapi tidak secepat industri," jelasnya.
Yang spesial, kata dia, hasil produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di Banten dapat ekspor hingga tembus ke Dunia Internasional.
"Ekspor tepung coklat ke Tiongkok dan Brazil. Panel kayu di ekspor ke Australia. Yang dipersiapkan ekspor udang, ini khusus ke Malaysia dan Thailand. Ekspor gula aren ke Malaysia dan India. Oktober kita gebrak ekspor," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati mengatakan, pelayanan dasar pemerintah harus berpihak pada masyarakat, termasuk pada UMKM.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, wajib memberikan kemudahan modal untuk pengembangan bisnis UMKM.
"Pelayanan mempermudah akses permodalan masyarakat dengan BUMD yang dimiliki. Pelayanan dapat mendrong pasar agar lebih tumbuh berkembang," katanya.
Ia menerangkan, kehadiran Bank Banten wajib memberikan kemudahan modal untuk masyarakat. Kemudian, PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) harus mampu meningkatkan drajat hidup petani.
"Bank Banten harus lebih banyak kredit untuk UMKM kecil dengan persyaratan yang mudah. Kita juga berharap PT. ABM dapat membantu petani. Kalau ini berjalan baik Banten di usia 30 tahun dapat menyalip daerah lain," terangnya.
Di sisi lain, pembangunan insfratuktur di wilayah Banten menjadi prioritas Pemprov. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan laju ekonomi.
"Pembangunan insfratuktur harus dibangun baik, maka akan mengakibatkan laju barjas akan mudah. Ini menjadi konsen dan prioritas Pemprov Banten," paparnya.
Ia menilai, pemulihan ekonomi di Banten mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun pada awal pandemi mengalami minus, kini sudah bangkit berkat strategi Pemprov yang baik.
"Meskipun mengalami gangguan, perusahaan di Banten tidak parah dengan di daerah lain. Malah ada di Pasar Kemis (Kabupaten Tangerang) menerima karyawan 5 ribu lebih," pungkasnya.
