Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Hengky Kurniawan yang kini menjadi Plt Bupati Bandung Barat mengaku tidak pernah dilibatkan apa pun soal penanganan COVID-19 oleh Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara yang kini menjadi terdakwa korupsi pengadaan bansos COVID-19.
Bahkan, dia mengaku tidak menjabat apa pun dalam struktur Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saat Satgas dipimpin Aa Umbara.
"Kalau tahun kemarin dalam SK, saya nggak masuk kedalam satgas, dan tidak pernah diajak rapat soal COVID-19," kata Hengky dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Dia mengaku tidak mengetahui apa pun soal proses pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat yang kini menjadi perkara korupsi.
Namun, ia mengenal M Totoh Gunawan selaku penyedia jasa pengadaan barang bantuan sosial itu yang kini menjadi terdakwa bersama Aa Umbara. Pasalnya, kata Hengky, Totoh merupakan timsesnya saat maju bersama Aa Umbara pada Pilkada Bandung Barat.
"Setelah (pilkada) saya tidak pernah komunikasi, saya juga tidak tahu soal bansos ini, siapa yang menang tender, saya tahu kalau Totoh itu pengusaha peternakan ayam," kata Hengky.
Selain soal COVID-19, Hengky mengklaim dirinya tidak pernah dilibatkan lebih jauh soal kebijakan dalam pemerintahan selama ia menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2,5 tahun.
"Jadi soal pembahasan APBD Tahun 2019, 2020, dan 2021, itu saya tidak pernah dilibatkan, saya tidak punya program dalam APBD, soal kebijakan juga tidak pernah," kata dia.
Selama itu, Hengky mengaku hanya bertugas mewakili Aa Umbara apabila yang bersangkutan mendapat halangan mendatangi undangan-undangan kedinasan.
"Kalau sidang paripurna misalnya Pak Aa berhalangan, saya yang hadir, dan kegiatan lainnya," kata dia.
"Kalau saya memang menunggu tugas dari beliau saja, tapi kalau pembahasan program soal APBD, saya memang tidak dilibatkan," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Surachmat menanyakan apakah Hengky tahu awal korupsi bansos terendus KPK ketika adanya paket bansos yang busuk. Hengky menjawab tidak tahu, namun ia mengetahui soal adanya bansos yang busuk.
"Apakah saudara saksi tahu soal bansos ada yang busuk, apakah tahu," kata Hakim Surachmat.
"Saya tahu, tapi kalau itu menjadi awal kasus ini saya tidak tahu, kalau soal ayam yang busuk saya tahu karena di TV viral," kata Hengky. (Ant/OL-12)
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved