Merugi, Peternak Ayam UMKM Kibarkan Bendera Putih

SEJUMLAH peternak ayam UMKM yang tergabung dalam Aliansi Perunggasan Indonesia dan mahasiswa dari Jawa Barat menggelar aksi damai di Jakarta, Jumat (20/8).

Mereka mengibarkan bendera dari kain putih sebagai simbol bahwa derita peternak ayam sudah pada titik nadir. Aksi damai digelar di depan kantor Kementerian Pertanian.

Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah agar memperhatikan keberlangsungan hidup pelaku peternak. Pasalnya, aturan yang akan
melindungi peternak ayam ini kerap tidak mendapat jaminan komitmen dari
pemerintah, sehingga produk yang dihasilkan kerap mengalami gejolak harga yang tidak layak bagi peternak.

"Kami datang membawa pesan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa saat ini peternak sudah mati akibat dari keserakahan perusahaan integrator yang tetap ingin menjual ayam hidup bersama peternak di pasar becek," kata Ketua Aksi, Nurul Ikhwan.

Dia menjelaskan, pada Juli 2021 lalu harga ayam hidup sampai menyentuh Rp8.000 per kilogram. Saat ini peternak harus menjual ayam hidup di bawah harga pokok produksi.

Penyebabnya ialah kelebihan pasokan ke pasar tradisional. Penyebabnya, perusahaan integrator juga melakukan aksi jual ke pasar yang sama.

"Aturannya sudah ada, yakni Permentan 32/2017 dan Permendag 07/2020. Namun, kami tidak melihat ada komitmen sanksi ditegakkan bagi integrator yang sudah jelas melanggar," ungkapnya.

Menurut Nurul, para peternak hanya ingin aturan itu diterapkan, tidak ada unsur politik apapun.

"Kami hanya ingin usaha UMKM peternak ayam terus berjalan, karena kami
pun punya hak untuk melakukan usaha," tegasnya.

Dukungan atas aksi itu juga datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung. Lendri, salah satu pengurusnya menjelaskan, seharusnya mudah bagi pemerintah untuk mengurai masalah ini, yakni dengan berkomitmen pada aturan yang sudah dibuat.

"Pemisahan segmentasi pasar  harus tegas, sehingga perusahaan yang disebut integrator yang telah menguasai 80% pasar tidak masuk ke pasar tradisonal," tegasnya.

Sementara koordinasi aksi, yang juga Ketua Milenial Jawa Barat Henry menuturkan, gerakan aliansi ini tidak hanya memperjuangkan nasib peternak ayam UMKM yang dilindas integrator.

"Seharusnya integrator cukup berbisnis dengan menyelesaikan rantai
dinginnya dan tidak bertarung dengan peternak kecil. Pemerintah harus
tegas, apabila tidak mengikuti aturan tinggal langsung saja
stop kuota impor GPS (grand parent stock) mereka dicabut. Pemerintah juga harus mendampingi peternak untuk naik kelas agar usaha ayam di Indonesia betul-betul dikuasai oleh rakyat bukan asing," jelasnya

Dalam aksi damai itu, aliansi meminta Presiden RI menerbitkan Perpres perlindungan peternak ayam mandiri dalam negeri. Pemerintah juga diharapkan menetapkan harga bibit anak ayam umur sehari (DOC) di
angka 20% dari harga jual livebird dan mengacu pada Permendagri No.
7/2020 dibawah Rp6.000 per ekor. Saat ini harga DOC sudah menyentuh angka Rp7.500 per ekor

Permintaan lainnya ialah menjaga komitmen Kementan RI pada alokasi DOC final stock 50:50 secara jelas dengan peternak sesuai Permentan 32 tahun 2017.

Selain itu, menjaga komitmen dalam menstabilkan harga jual livebird
sesuai Permendagri No. 7/2020 yaitu berkisar Rp19.000-Rp21.000 per
kilogram di tingkat peternak (on farm).

Tak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi
kepada perusahaan integrasi/importir GPS yang tetap menjual live bird
dan tidak menyerap ke rumah potong hewan unggas perusahaan integrasi. Sanksi  dapat berupa pengurangan kuota GPS bahkan pencabutan izin impor GPS. (N-2)