Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERSEDIAAN infrastruktur menjadi kunci penting dalam mengejar
target peningkatan ekonomi, termasuk di Jawa Barat, dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunannya perlu dilakukan secara merata di semua wilayah agar konektivitas ekonomi bisa terbangun dengan baik.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, mengatakan, hal
ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Terlebih, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar
6% hingga 2022.
"Untuk mengejar pencapaian itu, infrastruktur Indonesia harus digenjot
lagi. Saat ini, peringkat infrastruktur Indonesia di peringkat 57 di
dunia," kata Herawanto dalam webinar terkait infrastruktur yang digelar
BUMN Center Unpad, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar dengan tema : Peningkatan
Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Daya Saing dan Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat.
Menurutnya, alokasi pembangunan infrastruktur hingga Rp417 trilliun
diharapkan bisa terdistribusi ke Jawa Barat. "Sementara untuk di Jabar,
ekonomi kita berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia. Infastruktur Jabar menjadi kunci agar bisa dorong ekonomi nasional."
Dia menilai, jika anggaran Rp417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa
memberi PDRB sampai 0,45%. "Ditambah lagi efek domino lainnya dan
memberi dampak dalam jangka panjang," ujarnya.
Pemerataan infrastruktur
Kendati begitu, pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara
utara dan selatan Jawa Barat. Kawasan selatan Jabar harus dipercepat
lagi karena memiliki potensi pariwisata dan agribisnis.
Namun untuk pengembangan Jabar selatan perlu dukungan infrastruktur,
seperti pusat distribusi dan pelabuhan. "Kemudian pembangunan jaringan
telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata," katanya.
Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Jabar terutama wilayah selatan, Herawanto merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama dari sisi pembiayaan perlu didorong creative financing dengan skema pembiayaan memanfaatkan bank lokal dan asing.
Kemudian sinergi antar stakeholder dengan dibentuk gugus tugas untuk
mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan dan
lainnya. "Terakhir adalah pengelolaan ekonomi kawasan konservasi
berbasis teknologi," katanya.
Staf Khusus Kementerian Perhubungan Otto Ardianto, dalam kesempatan yang sama mengatakan, sebelum pandemi laju pertumbuhan transportasi dan pergudangan sampai 5%. Namun saat pandemi turun cukup besar, seperti sektor transportasi turun hingga 31%.
Sehingga, menurutnya perlu solusi untuk mempercepat sektor transportasi
logistik ini, terutama pasca pandemi. "Beberapa kendala logistik saat
ini yaitu persoalan infrastruktur yang mesti terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara. Kemudian persoalan komoditas, penyedia jasa logistik, regulasi dan birokrasi, serta sistem informasi rantai pasok yang baik."
Dia pun menekankan, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tapi
membangun integrasi antar moda sehingga bisa terhubung.
Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Kebutuhan investasi sektor transportasi mencapai Rp1.300 triliun. Sementara akibat pandemi menyebabkan dana hanya terealisasi sekitar
Rp266 triliun, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan lainnya.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastrutur Indoneisa (PII) Wahid Sutopo mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai Rp4.700 triliun.
Namun pemerintah tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu sendiri sehingga
diperlukan skema pembiayaan lainnya. Saat ini, kata dia, PII terlibat
dalam 12 proyek, salah satunya pada proyek logistik dan transportasi
dengan nilai Rp116 triliun.
"Keterlibatan pada pembangunan tol, karena akses tol ini akan memberi
dampak cukup besar dan efisiensi bagi masyarakat. Seperti tol
Cileunyi-Tasik walaupun investasinya Rp50 triliun, tapi ini akan memberi akses lebih luas untuk wilayah selatan Jawa Barat," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Unpad, Ina
Primiana mengatakan, jalur logistik saat ini lebih banyak dibangun di bagian barat. Ada jalan tol, kereta api, dan pelabuhan.
"Sementara ekspor terbesar selama ini dari Jabar, misalnya pada Juni
2021 tumbuh 15%. Sehingga sangat penting Jabar punya pelabuhan sendiri.
Kita juga harus memperhatikan Jabar bagian timur, karena ternyata
lengkap juga di sana. Apalagi industri pengolahan bisa tumbuh sampai
41%, sedangkan transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 5%," katanya.
Menurut Ina, perlu ada sesuatu yang sangat menarik, sehingga investasi
bisa datang ke Jabar timur baik utara atau selatan. Namun, Jabar perlu
dibangun infrastruktur logistik yang terintegrasi untuk menekan biaya.
Namun, kata dia, harus sesuai dengan karakteristik industri komoditas.
"Manfaatkan minat investasi di Jabar dengan memaksimalkan regulasi yang
tidak berubah." (N-2)
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara).
Pada tahun kedua kini fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved