Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERSEDIAAN infrastruktur menjadi kunci penting dalam mengejar
target peningkatan ekonomi, termasuk di Jawa Barat, dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunannya perlu dilakukan secara merata di semua wilayah agar konektivitas ekonomi bisa terbangun dengan baik.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, mengatakan, hal
ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Terlebih, pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar
6% hingga 2022.
"Untuk mengejar pencapaian itu, infrastruktur Indonesia harus digenjot
lagi. Saat ini, peringkat infrastruktur Indonesia di peringkat 57 di
dunia," kata Herawanto dalam webinar terkait infrastruktur yang digelar
BUMN Center Unpad, Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti,
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar dengan tema : Peningkatan
Dukungan Infrastruktur Logistik untuk Daya Saing dan Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat.
Menurutnya, alokasi pembangunan infrastruktur hingga Rp417 trilliun
diharapkan bisa terdistribusi ke Jawa Barat. "Sementara untuk di Jabar,
ekonomi kita berada di urutan ketiga terbesar di Indonesia. Infastruktur Jabar menjadi kunci agar bisa dorong ekonomi nasional."
Dia menilai, jika anggaran Rp417 triliun terealisasi ke Jabar, bisa
memberi PDRB sampai 0,45%. "Ditambah lagi efek domino lainnya dan
memberi dampak dalam jangka panjang," ujarnya.
Pemerataan infrastruktur
Kendati begitu, pembangunan infrastruktur yang merata diperlukan antara
utara dan selatan Jawa Barat. Kawasan selatan Jabar harus dipercepat
lagi karena memiliki potensi pariwisata dan agribisnis.
Namun untuk pengembangan Jabar selatan perlu dukungan infrastruktur,
seperti pusat distribusi dan pelabuhan. "Kemudian pembangunan jaringan
telekomunikasi untuk pengembangan pariwisata," katanya.
Untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Jabar terutama wilayah selatan, Herawanto merekomendasikan beberapa hal penting. Pertama dari sisi pembiayaan perlu didorong creative financing dengan skema pembiayaan memanfaatkan bank lokal dan asing.
Kemudian sinergi antar stakeholder dengan dibentuk gugus tugas untuk
mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti pembebasan lahan dan
lainnya. "Terakhir adalah pengelolaan ekonomi kawasan konservasi
berbasis teknologi," katanya.
Staf Khusus Kementerian Perhubungan Otto Ardianto, dalam kesempatan yang sama mengatakan, sebelum pandemi laju pertumbuhan transportasi dan pergudangan sampai 5%. Namun saat pandemi turun cukup besar, seperti sektor transportasi turun hingga 31%.
Sehingga, menurutnya perlu solusi untuk mempercepat sektor transportasi
logistik ini, terutama pasca pandemi. "Beberapa kendala logistik saat
ini yaitu persoalan infrastruktur yang mesti terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara. Kemudian persoalan komoditas, penyedia jasa logistik, regulasi dan birokrasi, serta sistem informasi rantai pasok yang baik."
Dia pun menekankan, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur tapi
membangun integrasi antar moda sehingga bisa terhubung.
Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Kebutuhan investasi sektor transportasi mencapai Rp1.300 triliun. Sementara akibat pandemi menyebabkan dana hanya terealisasi sekitar
Rp266 triliun, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan lainnya.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastrutur Indoneisa (PII) Wahid Sutopo mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai Rp4.700 triliun.
Namun pemerintah tidak mungkin memenuhi kebutuhan itu sendiri sehingga
diperlukan skema pembiayaan lainnya. Saat ini, kata dia, PII terlibat
dalam 12 proyek, salah satunya pada proyek logistik dan transportasi
dengan nilai Rp116 triliun.
"Keterlibatan pada pembangunan tol, karena akses tol ini akan memberi
dampak cukup besar dan efisiensi bagi masyarakat. Seperti tol
Cileunyi-Tasik walaupun investasinya Rp50 triliun, tapi ini akan memberi akses lebih luas untuk wilayah selatan Jawa Barat," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomi Unpad, Ina
Primiana mengatakan, jalur logistik saat ini lebih banyak dibangun di bagian barat. Ada jalan tol, kereta api, dan pelabuhan.
"Sementara ekspor terbesar selama ini dari Jabar, misalnya pada Juni
2021 tumbuh 15%. Sehingga sangat penting Jabar punya pelabuhan sendiri.
Kita juga harus memperhatikan Jabar bagian timur, karena ternyata
lengkap juga di sana. Apalagi industri pengolahan bisa tumbuh sampai
41%, sedangkan transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 5%," katanya.
Menurut Ina, perlu ada sesuatu yang sangat menarik, sehingga investasi
bisa datang ke Jabar timur baik utara atau selatan. Namun, Jabar perlu
dibangun infrastruktur logistik yang terintegrasi untuk menekan biaya.
Namun, kata dia, harus sesuai dengan karakteristik industri komoditas.
"Manfaatkan minat investasi di Jabar dengan memaksimalkan regulasi yang
tidak berubah." (N-2)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
Pendapatan normal Jawa Barat di angka Rp26,9 triliun.
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kabar soal ratusan korban akibat adanya asap di area tambang emas PT Aneka Tambang (Antam) Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak benar.
Perluasan pelanggan ini didukung oleh ketersediaan sumber air baku yang semakin stabil, baik dari Sungai Ciliwung maupun Kali Angke.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved