Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah kembali mendapatkan kiriman 13 juta dosis vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat yang disalurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bantuan vaksin tersebut, sudah disebarkan ke daerah dan dipastikan vaksinasi bisa mencapai 94%.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan kiriman sebanyak 13 juta dosis vaksin Covid-19 dan kebutuhan sudah langsung didistribusikan agar kegiatan vaksinasi bisa dilakukan dengan lancar. Namun, sebelumnya sejumlah kabupaten di Jabar banyak yang datang meminta distribusi vaksin karena habis hingga stok kosong.
''Vaksin di Jawa Barat hari ini sudah datang, dengan jumlah ditotalkan 13 juta dosis, dan sudah disebar kepada masyarakat supaya ada pencapaian yang sudah divaksin ditargetkan bisa mencapai 90% sampai 94%. Karena, sebelumnya juga sejumlah kabupaten datang meminta distribusi vaksin disebabkan mereka telah habis dan stok kosong, tapi Pemerintah Provinsi Jabar sekarang memang belum bisa memenuhi seluruh permintaan tersebut," katanya, Selasa (10/8/2021).
Uu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar sekarang telah kembali mendapatkan kiriman vaksin dan sudah disebarkan ke kabupaten dan kota serta disesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan pemerintah pusat. Karena, kuota yang diberikannya tersebut harus sesuai angka dan Provinsi hanya memiliki kewajiban untuk meneruskan distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat tapi selama ini memang tidak bisa menentukan jumlah vaksin untuk suatu wilayah.
"Selama ini ada keinginan dari Pak Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, ingin menentukan agar kabupaten, kota dapat berapa jumlah vaksin yang diterima sehingga kami juga akan lebih mengetahui kabupaten mana yang kurang dan lebih agar kebutuhan tersebut diterima supaya kegiatan vaksinasi yang dilakukan supaya tak ada yang mengalami kekurangan," ujarnya.
Menurutnya, seluruh angka yang berkaitan dengan vaksin Covid-19 selama ini ditentukan langsung oleh pemerintah pusat, termasuk jumlah kuota yang diberikan. Tetapi permintaan vaksinasi dari kabupaten dan kota bagi Provinsi Jabar selama ini belum bisa dipenuhi seluruh permintaan.
"Harapan kami, pemerintah pusat agar sesuai dengan harapan Gubernur yang menentukan jumlah masing-masing untuk kabupaten, kota adalah pemerintah provinsi Jawa Barat agar tidak kosong dan kehabisan stok. Karena, selama ini berbagai daerah terus berupaya mengejar target herd immunity di akhir bulan Desember," paparnya. (AD/OL-10)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Riset terbaru menunjukkan vaksin Covid-19 berbasis mRNA seperti Pfizer dan Moderna dapat memicu sistem imun melawan sel kanker.
DUA tenaga kesehatan menerima vaksin Covid-19 di hari yang sama, pola respons antibodi setiap orang ternyata berbeda-beda menentukan berapa lama perlindungan vaksin bertahan
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Sejalan dengan penjelasan Kementerian Kesehatan yang menyebutkan vaksinasi booster covid-19 tetap direkomendasikan.
Pemakaian masker, khususnya di tengah kerumunan mungkin dapat dijadikan kebiasaan yang diajarkan kepada anak-anak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved