Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, grafiknya terpantau turun selama diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4. Kondisi itu disinyalir karena para ASN salah menafsirkan sistem kerja di rumah alias work from home.
Hal itu diungkapkan Bupati Cianjur Herman Suherman berdasar hasil evaluasi penerapan PPKM Level 4. Menurut Herman, penurunan kinerja itu karena sebagian ASN menganggap sistem WFH itu sama dengan libur.
"Jadi dengan WFH ini banyak yang tidak mengerti. Disangkanya WFH itu libur, padahal mereka (ASN) harus tetap bekerja tapi di rumah. Sehingga sekarang kinerja ASN itu agak menurun," terang Herman, Rabu (28/7).
Selama PPKM Level 4, sistem kerja ASN di lingkungan Pemkab Cianjur disesuaikan. Ada perangkat daerah yang mengharuskan pegawainya bekerja di rumah 100%, tapi ada juga yang bekerja di rumah 50% dan bekerja di kantor 50%.
Bagi pegawai yang tidak 100% bekerja di rumah yakni perangkat daerah esensial seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan sistem 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor. Lalu untuk pegawai Dinas Kesehatan atau Puskesmas, RSUD, BPBD, serta Satpol PP dan Pemadam Kebakaran 100% bekerja di kantor. Sedangkan BPR (bank perkreditan rakyat) atau LKM (lembaga keuangan mikro) 50% bekerja di rumah dan 50% bekerja di kantor.
Bagi pegawai yang melaksanakan pelayanan tertentu seperti petugas kebersihan, petugas pengangkut sampah, petugas taman, petugas pemakaman, petugas operasional terminal atau pengendali operasi DLLAJR, petugas operasional pasar, serta petugas PDAM tetap bertugas seperti biasa. Sistem kerjanya nanti akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pimpinan di setiap perangkat daerah.
Bagi perangkat daerah atau BUMD yang menerapkan sistem kerja WFH 100%, tetap harus ada yang piket setiap harinya selama PPKM darurat. Ini untuk merespons seandainya ada hal-hal penting yang harus dilayani atau dilakukan. "Tapi sudah coba kita perbaiki lagi dari hasil evaluasi," tutur Herman.
Ia juga menuturkan saat ini sedang dibuat aplikasi untuk memantau kondisi kesehatan para ASN. Setiap gejala yang dialami ASN, harus cepat dilaporkan melalui aplikasi tersebut.
"Termasuk juga keluarganya. Nanti pelaporan itu akan nge-link dengan Dinas Kesehatan. Kalau misalkan ada ASN atau keluarganya yang kena (covid-19), Dinas Kesehatan segera melakukan tracing oleh puskesmas terdekat," beber Herman.
Aplikasi itu bisa jadi alat memantau untuk mementukan juga sistem penyesuaian kerja. Kalau ada yang mulai bergejala, maka disarankan melaksanakan WFH sambil melakukan isolasi mandiri.
"Tapi kalau kondisinya sehat, maka harus WFO atau tetap bekerja. Dengan sistem seperti ini mudah-mudahan kinerja ASN kembali meningkat," pungkasnya. (BK/OL-15)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved