Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya telah menyiapkan anggaran bagi tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp30 miliar untuk menangani pasien covid-19 dalam setahun.
Pembayaran dana intensif tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, sambil menunggu verifikasi data. Namun, para nakes sempat kebingungan dan mempertanyakan terkait intensif yang belum dibayar pemerintah hingga berbulan-bulan lamanya.
Baca juga: Pemkot Tasikmalaya Door to Door Salurkan Bansos Warga yang Isoman
Bahkan, banyak nakes yang mengaku sudah tidak memiliki uang, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka pun memberanikan diri untuk menangih janji insentif kepada pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Moch Zain menyebut pencairan dana insentif bagi nakes yang menangani pasien covid-19 sudah disiapkan. Keterlambatan pencairan intensif dikarenakan adanya aturan yang melimpahkan dana APBD dan selama ini tidak lagi bersumber dari Kementerian Kesehatan.
"Untuk anggaran pembayaran insentif memang sudah disiapkan, tetapi sekarang masih menunggu verifikasi data terlebih dulu. Dalam waktu tidak lama, segera dicairkan kepada nakes, terutama mereka yang bekerja di intansi lainnya. Semuanya sudah dilaporkan ke Bupati Tasikmalaya," jelas Zain, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: PPKM Darurat Tinggal Sehari, PKL Diminta Sabar dan Tetap Patuhi Aturan
Pencairan dana insentif bagi nakes kemungkinan dibayar pada Agustus. Sebab, laporannya telah dilaporkan ke Bupati Tasikmalaya. Lalu, tinggal menunggu kelengkapan data dari tempat bekerja nakes. Adapun data sejak Mei sudah selesai diverifikasi dan insentif bisa dibayarkan kepada para nakes.
"Kami dari pemerintah ingin melakukan upaya dan langkah yang sempurna. Sehingga, nakes juga tidak menjadi beban bagi keluarganya. Pembayaran insentif bagi nakes harus dilakukan, mengingat pemerintah juga tidak ingin ada persoalan," tutur Zain.(OL-11)
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan juga sejatinya disebut tak sekadar memotong, melainkan mengalihkan dana untuk mendukung program prioritas.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Ekonom dukung evaluasi tantiem BUMN. Skema insentif dinilai tidak akuntabel dan perlu direformasi agar selaras dengan kinerja dan efisiensi fiskal.
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved