Pemkab Cianjur mulai Salurkan Bansos Tunai PPKM Darurat

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menuntaskan janji menyalurkan bantuan sosial tunai kepada warga berpenghasilan rendah terdampak covid-19 selama diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Penyalurannya dilaksanakan serentak pada Selasa (6/7) di semua desa dan kelurahan.

Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan hasil validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dilakukan secara maraton, akhirnya jumlah warga yang berhak menerima bansos tunai selama PPKM darurat tercatat lebih kurang 28 ribuan jiwa. Jumlahnya bisa jadi bakal bertambah karena ada beberapa desa dan kecamatan yang belum memfinalisasi validasi data.

"Sesuai dengan rencana bahwa pada PPKM darurat ini akan diberikan bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," terang Herman di sela peninjauan penyaluran bantuan sosial tunai PPKM darurat di Aula Desa Nagrak Kecamatan Cianjur, Selasa (6/7).

Baca Juga: Satgas Covid-19 Cianjur Evaluasi Efektifitas PPKM Darurat

Data penerima bansos tunai PPKM darurat tidak sembarangan comot. Tapi, kata Herman, datanya diperoleh dari DTKS yang sudah divalidasi secara ketat melibatkan berbagai elemen.

"Penerima bansos tunai PPKM darurat ini yang belum mendapatkan bantuan apapun seperti BPNT, PKH, ataupun BLT dana desa," jelasnya.

Alokasi bansos tunai PPKM darurat diperoleh dari refokosing kegiatan yang belum dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah. Sejauh ini teralokasikan anggaran sebesar lebih kurang Rp5 miliar.

"Sejauh ini total penerima sekitar 28 ribu jiwa se-Kabupaten Cianjur. Nominalnya Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat," tegasnya.

Herman tak memungkiri banyak mendapat usulan data calon penerima. Namun karena di luar DTKS, Herman terpaksa tak mengakomodir data calon penerimanya. "Dasar hukum yang menerima bantuan pemerintah harus mengacu kepada DTKS," ungkapnya.

Herman mengimbau masyarakat berpenghasilan rendah yang tak terdata pada DTKS, bisa mendaftarkan diri melalui aparatur desa di tempat tinggal mereka. Sehingga, kata Herman, data penerima bansos tunai PPKM darurat kemungkinan bisa saja bertambah.

"Teknis pencairannya dari Bank Jabar (bank bjb) ditransfer melalui rekening desa menggunakan sistem aplikasi Smart Village. Dengan sistem ini insya Allah tidak ada kebocoran, tidak ada yang dikurangi," imbuhnya.

Seandainya ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi ini mengambil keuntungan, Herman dengan tegas menyatakan akan mengusutnya. Herman sudah berkoordinasi dengan Kapolres serta Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur menyangkut persoalan itu. "Harus kena sanksi hukum. Mudah-mudahan tidak ada," pungkasnya.

Kepala Desa Nagrak, Hendi Saepul Maladi, menyebutkan di wilayahnya terdapat 406 orang penerima bansos tunai PPKM darurat. Berdasarkan DTKS, kata Hendi, di wilayahnya terdapat sebanyak 450 jiwa warga berpenghasilan rendah.

"Mekanisme pencairannya pun menggunakan sistem aplikasi Smart Village melalui pihak bank. Insya Allah dengan sistem ini tidak bakal ada kebocoran," tegas Hendi.

DTKS di wilayahnya berbasis RT dan RW. Artinya, akurasi datanya bisa dipertanggungjawabkan karena tepat sasaran. "Bagi yang belum terdata bisa mendaftarkan ke desa. Kemudian kami laporkan ke Dinas Sosial untuk dimasukkan ke dalam DTKS," pungkasnya.

Dedi Suhendra, 68, warga Desa Nagrak, mengaku berterima kasih atas bantuan sosial tunai yang diberikan pemerintah. Dedi mengaku selama ini belum mendapatkan bantuan apapun.

"Uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari," tegas Dedi. (BB/OL-10)