Anggota DPR Papua Minta Hasil Seleksi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Direvisi  

DPR Provinsi Papua meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merevisi hasil seleksi Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2021 khusus wilayah Papua. Pasalnya alokasi kelulusan yang diberikan untuk anak-anak Papua tidak menjawab kebutuhan riil di Papua saat ini.

"Kami melihat hasil ADik 2021 ini untuk anak-anak Papua sangat mengecewakan karena tidak menjawab kebutuhan tenaga sumber daya manusia yang memang dibutuhkan oleh kami di Papua saat ini," ungkap Anggota DPR Provinsi Papua Nason Utty dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (1/7).

Menurut Nason yang duduk di Komisi yang membidangi pendidikan tersebut, Papua hari ini kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter dan ahli obat-obatan atau farmasi. 

"Dan dari hasil ADik ini sama sekali tidak ada yang lulus Dokter atau farmasi. Malah jurusan lain yang sebenarnya bisa kami handle sendiri di Papua. Ini artinya pemerintah pusat tidak paham kebutuhan di Papua," lanjut dia.

Saat ini kebutuhan dokter, farmasi, atau pun bidang kesehatan lainnya sangat mendesak di Papua yang diharapakan bisa diakomodir lewat program ADik ini. Masalah kesehatan di Papua selama ini terkendala karena kurangnya sumber daya manusia di bidang ini. 

Baca juga : Pencanangan Kampus II Uncen Bagian dari Percepatan Pembangunan Papua

"Dan pemerintah pusat sebenarnya paham ini tapi kenapa lalu tidak diakomodir. Ini heran Sekali. Makanya kami dari DPR Provinsi Papua meminta pada Kepala Pusat Pembiayaan pendidikan di Kemdikbud Ristek agar merevisi keputusannya. Karena jika tidak maka hasil seleksi ADik ini sekali tidak membawa manfaat apa-apa buat Papua," tegasnya.

Ia melanjutkan bukan hanya tenaga dokter, Papua hari ini juga membutuhkan sumber daya manusia di bidang teknik, sosiologi dan antropologi. 

"Ini adalah jurusan yang relevan buat kami di Papua. Kami pasti butuh tenaga teknik, dan kami juga butuh SDM di bidang sosiologi dan antropologi karena membantu melihat masalah Papua secara lebih baik karena mengakar dengan kondisi masyarakat Papua itu sendiri. Tapi itu pun tidak diakomodir dalam ADik ini," tukasnya.

Dia tidak ingin agar hasil seleksi ini hanya merupakan program asal jadi tanpa punya visi dan misi yang jelas. 

"Bicara Afirmasi kan intinya keberpihakan pada kebutuhan dan kondisi. Tapi hasilnya kali ini sama sekali tidak mencerminkan itu. Jadi sekali lagi kami meminta agar keputusan ini bisa segera direvisi. Jika tidak maka bukan saja mubazir tapi juga sama saja dengan mengabaikan situasi dan kondisi kami di Papua," pungkasnya. (OL-7)