Pemkab Tuban Koordinasi dengan Pusat Terkait PPKM Darurat

PEMKAB Tuban, Jatim, tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bakal diberlakukan di Jawa dan Bali. Satgas Covid-19 juga sedang membahas sejumlah langkah terkait persoalan tersebut.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menjelaskan, saat ini Pemkab Tuban bersama jajaran Forkopimda intens berkoordinasi terkait wacana dari pemerintah pusat tentang PPKM Darurat.

Penetapan dan penegakan PPKM Darurat di Kabupaten Tuban menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri RI. ''Selanjutnya, Pemkab Tuban bersama Forkopimda akan membahas teknis pelaksanaannya,'' ungkapnya, Kamis (1/7) siang.

Baca Juga: Tuban Targetkan 2.000 Vaksinasi Covid-19 Per Hari

Pemberlakuan PPKM Darurat, kata dia, dimaksudkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Di samping itu program vaksinasi massal yang digencarkan dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat.

Masyarakat akan lebih terlindungi ketika berkegiatan. Kendati demikian, masyarakat diminta tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

''Upaya-upaya tersebut dilakukan demi kepentingan masyarakat kabupaten Tuban agar saling melindungi,'' pungkasnya setelah mengikuti upacara Virtual HUT Bhayangkara ke-75 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dari Istana Negara,Jakarta. (YK/OL-10)