Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEREKONOMIAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat menunjukkan perbaikan, jika dilihat dari meningkatnya permintaan maupun penawaran. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memprediksi perekonomian pada triwulan II 2021 akan lebih tinggi dari triwulan I 2021.
Kepala Perwakilan BI wilayah Sumut, Soekowardojo mengungkapkan, pihaknya meyakini perekonomian Sumut akan mulai pulih pada triwulan II 2021.
"Pemulihan ekonomi Sumut sebenarnya sudah terlihat pada triwulan I 2021," ujarnya, Selasa (29/6).
Dia mengatakan, pada periode itu tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar -1,85% (yoy). Angka tersebut lebih baik dari triwulan sebelumnya yang hanya -2,94% (yoy).
Perbaikan terlihat di sisi ekspor karena didorong permintaan mitra dagang dan juga peningkatan harga komoditas. Hal ini terkonfirmasi dari purchasing managers index (PMI) di Amerika Serikat, Singapura, Zona Eropa dan Jepang.
Karena itu BI memprediksikan pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2021 akan menyentuh zona positif. Komponen-komponen utama permintaan dan penawaran akan membaik.
Pertanian beberapa komoditas utama juga akan memasuki musim panen. Hanya saja, kata dia, sektor perdagangan domestik memang masih kontraksi karena adanya PPKM Mikro sepanjang triwulan I 2021.
Namun setelah implementasi vaksin, mobilitas masyarakat diyakini akan meningkat dan perekonomian akan berjalan lebih baik. Aktivitas dunia usaha akan kembali pulih, pembukaan lapangan kerja dan pekerjaan proyek infrastruktur juga akan kembali meningkat.
Lebih lanjut Soekowardojo menerangkan pihaknya memerkirakan inflasi Sumut pada 2021 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Walau begitu, inflasi diproyeksi masih di rentang sasaran nasional, yaitu
3% - ±1%.
Pangan yang harganya bergejolak (volatile food) mempengaruhi inflasi di Sumut, terutama cabai merah. Karena itu sangat penting menjaga ketersediaan dan stabilitas harga cabai merah.
Secara historis, cabai merah menjadi penyumbang inflasi/deflasi utama, sehingga penting bagi Sumut untuk memperhatikan daerah-daerah penghasil utama seperti Kabupaten Batubara, Karo, Simalungun, Dairi dan Langkat.
"Perlu diperhatikan agar kesinambungan pasokan terjaga. Selain itu, daging ayam ras, minyak goreng dan ikan juga penyumbang inflasi/deflasi,," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Produk UMKM Kolang Kaling Tembus Pasar Ekspor
Muzakir membeberkan dengan putusan ini maka tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Muzakir mengatakan, Provinsi Aceh dan Sumut damai.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
Ia menyebutkan bahwa pertemuan akan berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Hasan juga sempat merespon saat ditanya soal isu empat pulau sebagai pemberian hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
EMPAT pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Provinsi Aceh dan kini masuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), disebut mempunyai kandungan minyak dan gas (migas)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved