Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEREKONOMIAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tercatat menunjukkan perbaikan, jika dilihat dari meningkatnya permintaan maupun penawaran. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memprediksi perekonomian pada triwulan II 2021 akan lebih tinggi dari triwulan I 2021.
Kepala Perwakilan BI wilayah Sumut, Soekowardojo mengungkapkan, pihaknya meyakini perekonomian Sumut akan mulai pulih pada triwulan II 2021.
"Pemulihan ekonomi Sumut sebenarnya sudah terlihat pada triwulan I 2021," ujarnya, Selasa (29/6).
Dia mengatakan, pada periode itu tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar -1,85% (yoy). Angka tersebut lebih baik dari triwulan sebelumnya yang hanya -2,94% (yoy).
Perbaikan terlihat di sisi ekspor karena didorong permintaan mitra dagang dan juga peningkatan harga komoditas. Hal ini terkonfirmasi dari purchasing managers index (PMI) di Amerika Serikat, Singapura, Zona Eropa dan Jepang.
Karena itu BI memprediksikan pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2021 akan menyentuh zona positif. Komponen-komponen utama permintaan dan penawaran akan membaik.
Pertanian beberapa komoditas utama juga akan memasuki musim panen. Hanya saja, kata dia, sektor perdagangan domestik memang masih kontraksi karena adanya PPKM Mikro sepanjang triwulan I 2021.
Namun setelah implementasi vaksin, mobilitas masyarakat diyakini akan meningkat dan perekonomian akan berjalan lebih baik. Aktivitas dunia usaha akan kembali pulih, pembukaan lapangan kerja dan pekerjaan proyek infrastruktur juga akan kembali meningkat.
Lebih lanjut Soekowardojo menerangkan pihaknya memerkirakan inflasi Sumut pada 2021 akan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Walau begitu, inflasi diproyeksi masih di rentang sasaran nasional, yaitu
3% - ±1%.
Pangan yang harganya bergejolak (volatile food) mempengaruhi inflasi di Sumut, terutama cabai merah. Karena itu sangat penting menjaga ketersediaan dan stabilitas harga cabai merah.
Secara historis, cabai merah menjadi penyumbang inflasi/deflasi utama, sehingga penting bagi Sumut untuk memperhatikan daerah-daerah penghasil utama seperti Kabupaten Batubara, Karo, Simalungun, Dairi dan Langkat.
"Perlu diperhatikan agar kesinambungan pasokan terjaga. Selain itu, daging ayam ras, minyak goreng dan ikan juga penyumbang inflasi/deflasi,," imbuhnya. (OL-13)
Baca Juga: Produk UMKM Kolang Kaling Tembus Pasar Ekspor
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved