Kamis 24 Juni 2021, 15:26 WIB

Pemerintah Sulteng Ikut Setop Ekspor Benur  

M Taufan SP Bustan | Nusantara
Pemerintah Sulteng Ikut Setop Ekspor Benur  

ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Ilustrasi benur

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) ikut menyetop ekspor benih lobster atau benur. Penyetopan itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) nomor 17 tahun 2021.  

Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Agus Sudaryanto mengatakan Permen KP
nomor 17 tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan lobster (panulirus spp), kepiting (scylla spp), dan rajungan (portunus spp) di wilayah NKRI.  

Menurutnya, pengumuman terbitnya Permen KP itu telah disampaikan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, pada Kamis (17/6) pekan lalu.

"Oleh karena itu seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan di Indonesia sudah dilarang melakukan ekspor benur sejar Permen KP tersebut dikeluarkan," terang Agus. 

Dalam Permen KP, lanjutnya, benur harus melalui proses budidaya terlebih dahulu baru kemudian bisa dieskpor.  

"Artinya, lobster harus besar dulu baru bisa dipasarkan. Kalau masih benih belum bisa," tegas Agus.

Baca juga: KKP Tegaskan Penangkapan Benur untuk Nelayan Kecil

Oleh karena itu, untuk setiap pihak yang ingin menangkap benur tidak dipersoalkan, namun harus memiliki izin terlebih dahulu dan dipastikan benurnya untuk dibudidayakan.  

"Nah, nantinya diberikan izin. Namanya izin kuota. Tapi ada cacatan, izin diberikan hanya untuk budidaya pembesaran dan nanti kalau sudah besar baru boleh diekspor," papar Agus.  

Sebelumnya, beberapa pengusaha di Sulteng sudah melakukan ekspor benur saat era Menteri KKP Edy Prabowo yang membolehkan ekspor ke beberapa negara seperti Vietnam dan Singapura. Hanya saja ekspor tersebut tidak tercatat di DKP Sulteng, karena dilakukan langsung oleh nelayan atau pengusaha tertentu kepada eksportir.

"Yang pasti sebelumnya ada yang ekspor. Sekarang ada aturan baru, otomatis kita stop pengusaha yang ingin melakukan ekspor," tuturnya.

Agus menilai penjualan benih lobster akan menguntungkan eksportir berkali-kali lipat.

"Tentu akan mengurangi nilai tambah, artinya benurnya dibeli murah tapi mereka di sana membudidayakan membesarkan kemudian dijualnya mahal," imbuhnya.

Oleh karena itu, dengan terbitnya Permen KP nomor 17, Agus berharap menjadi langkah menertibkan dan mengontrol budidaya lobster hingga kegiatan ekspor. Karena, untuk tujuan ekspor, DKP Sulteng sudah memiliki pasar ke Hong Kong, Tiongkok dan Jepang.

Sementara, kabupaten pemasok antara lain Banggai Laut, Tojo Unauna dan Morowali. 

"Tentu ini akan memicu pelaku usaha untuk membesarkan benih lobster. Tentu juga terbitnya Permen KP nomor 17 untuk kelestarian lobster," pungkas Agus.(OL-5)

Baca Juga

MI/Solmi

Geo Fun Rafting 2021 Siap Digelar di Geopark Merangin

👤Solmi 🕔Senin 29 November 2021, 11:50 WIB
KAWASAN Geopark Merangin yang tengah dipersiapkan sebagai situs warisan dunia oleh Unesco (Unesco Global...
MI/Moat

Capaian Target PAD Dinkes Sikka Turun, Alasannya Pandemi

👤Gabriel Langga 🕔Senin 29 November 2021, 11:20 WIB
PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tahun 2021 mengalami...
MI/Akhmad Safuan

Sepekan Banjir di Pekalongan Bikin Ribuan Pembatik Menganggur

👤Akhmad Safuan 🕔Senin 29 November 2021, 09:55 WIB
BANJIR lebih dari sepekan merendam Kota Pekalongan, Jawa tengah, mengakibatkan ribuan perajin dan usaha batik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya