Anggota DPR RI Minta Kebocoran Data BPJS Ditangani Serius

Bayu Anggoro
29/5/2021 19:50
Anggota DPR RI Minta Kebocoran Data BPJS Ditangani Serius
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR RI dari Partai NasDem(MI/BAYU ANGGORO)

SEBANYAK 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bocor diduga melibatkan orang dalam. Hal
ini harus menjadi perhatian serius terutama dalam penanganan pandemi
covid-19.

Pernyataan itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. Ia menyatakan adanya pengakuan dari BPJS atas peretasan tersebut jadi sorotan dan harus dikawal. Pasalnya, BPJS ikut dalam penanganan data pasien covid-19.

"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien covid-19.
Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan," ujar Farhan, Sabtu (29/5).

Menurutnya, data ratusan warga negara bocor dapat diperjualbelikan. Untuk itu, kompetensi pengawal teknologi informasi harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.

"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti
mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak
penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam
peretasan," katanya.

Langkah BPJS menggandeng penegak hukum patut didukung. Namun, Farhan
menilai ada tantangan untuk dapat mengungkap kasus itu.

"Sulitnya adalah membuktikan pembocoran data tersebut merugikan peserta
secara langsung. Langkah hukum BPJS melaporkan kasus ini ke Bareskrim
Polri perlu dikawal hingga tuntas," katanya.

Nantinya, lanjut Farhan, konsekuensi hukumnya memang bisa melalui UU ITE. Namun, laporan harus dilayangkan pemilik data pribadi yang merasa dirugikan.

"Sanksi paling berat adalah pencabutan izin Penyelenggaraan Sistem
Elektronik (PSE) BPJS Kesehatan oleh Kemenkominfo. Tapi kalau ini
diterapkan maka BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan layanan Jaminan
Kesehatan kepada masyarakat," tambahnya.

Selain itu, Farhan menegaskan, kasus bocornya data peserta jadi momentum untuk mempercepat pengesahan rancangan UU Perlindungan Data
Pribadi.

"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan. Data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apa pun," tegasnya. (N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : NUSANTARA
Berita Lainnya