Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bocor diduga melibatkan orang dalam. Hal
ini harus menjadi perhatian serius terutama dalam penanganan pandemi
covid-19.
Pernyataan itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan. Ia menyatakan adanya pengakuan dari BPJS atas peretasan tersebut jadi sorotan dan harus dikawal. Pasalnya, BPJS ikut dalam penanganan data pasien covid-19.
"Di masa pandemi, BPJS Kesehatan pasti menyimpan data pasien covid-19.
Sangat mungkin, data yang dicuri itu berkait dengan vaksin atau sindikat obat-obatan," ujar Farhan, Sabtu (29/5).
Menurutnya, data ratusan warga negara bocor dapat diperjualbelikan. Untuk itu, kompetensi pengawal teknologi informasi harus dievaluasi karena data warga negara merupakan sektor strategis.
"Data kesehatan WNI sangat strategis. Mesti dianalisis dengan teliti
mengapa peretas menyasar BPJS yang bagi orang awam mungkin tidak
penting. Perlu diteliti kemungkinan orang dalam terlibat dalam
peretasan," katanya.
Langkah BPJS menggandeng penegak hukum patut didukung. Namun, Farhan
menilai ada tantangan untuk dapat mengungkap kasus itu.
"Sulitnya adalah membuktikan pembocoran data tersebut merugikan peserta
secara langsung. Langkah hukum BPJS melaporkan kasus ini ke Bareskrim
Polri perlu dikawal hingga tuntas," katanya.
Nantinya, lanjut Farhan, konsekuensi hukumnya memang bisa melalui UU ITE. Namun, laporan harus dilayangkan pemilik data pribadi yang merasa dirugikan.
"Sanksi paling berat adalah pencabutan izin Penyelenggaraan Sistem
Elektronik (PSE) BPJS Kesehatan oleh Kemenkominfo. Tapi kalau ini
diterapkan maka BPJS Kesehatan tidak dapat memberikan layanan Jaminan
Kesehatan kepada masyarakat," tambahnya.
Selain itu, Farhan menegaskan, kasus bocornya data peserta jadi momentum untuk mempercepat pengesahan rancangan UU Perlindungan Data
Pribadi.
"Saya desak agar deadlock RUU PDP segera disahkan. Data kesehatan WNI sangat penting dan rahasia. Harus dijaga dengan ekstra ketat tidak boleh bocor sekecil apa pun," tegasnya. (N-2)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan insentif transportasi dan subsidi air bersih PAM Jaya hingga BPJS kesehatan untuk para buruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved