Selasa 06 April 2021, 22:24 WIB

Antisipasi Penyimpangan, BPKP Kawal Program Pertanian Sumsel

Dwi Apriani | Nusantara
Antisipasi Penyimpangan, BPKP Kawal Program Pertanian Sumsel

MI/Dwi Apriani
Gubernur Sumsel Herman Deru bersama pejabat BPKP, KPK saat konfrensi pers seusai Rakor Penagwasan Keuangan, di Palembang, Selasa (6/4)

 

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Sumatra Selatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
 
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Simanullang mengatakan program prioritas pertanian di juga perlu mendapat pengawalan yang menyangkut tata kelola keuangan pemda.
 
“Apalagi Sumsel memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional, maka perlu sinergitas untuk pengawasan program prioritas di daerah itu,” katanya saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumsel, di Palembang, Selasa (6/4/2021).
 
Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat provinsi sampai dengan kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
 
Salamat menjelaskan BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah.
 
Pengawasan tersebut sebagai sarana pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. “Dan tentunya pengawasan ini melibatkan APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” ujarnya.
 
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kerja sama dengan BPKP menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Sumsel.  "Dukungan, kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
 
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak dapat meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumsel karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak .
 
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yudhiawan, mengatakan pihaknya berharap kolaborasi pemda dengan badan pengawas  dapat menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumsel.
 
“Sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di Sumsel,” ujarnya.
 
Menurut dia, KPK mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen aparatur sipil negara. (OL-13)

Baca Juga

Dok.MI

Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Bulukumba Sulawesi Selatan

👤Antara 🕔Selasa 13 April 2021, 04:45 WIB
Gempa yang berpusat di laut sekitar 60 kilometer timur laut Bulukumba dan berada pada koordinat 5.08 LS dan 120.57...
Dok.MI

14 Mantan Anggota DPRD Sumut Divonis Berbeda

👤Antara 🕔Selasa 13 April 2021, 03:45 WIB
Hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan para terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota DPRD Sumut, tidak mendukung program...
ANTARA/HO-BMKG

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Wilayah Indonesia Timur

👤Antara 🕔Selasa 13 April 2021, 02:55 WIB
Wilayah dengan level waspada untuk potensi banjir/bandang dua hari ke depan berdasarkan prakiraan berbasis dampak adalah Sulawesi Utara dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Salah Kaprah Salurkan Energi

Kenakalan remaja pada masa lalu hingga masa kini masih ada, bahkan semakin meninggi. Itu terjadi karena remaja sering kali mementingkan solidaritas grup.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya