Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Sumatra Selatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP, Salamat Simanullang mengatakan program prioritas pertanian di juga perlu mendapat pengawalan yang menyangkut tata kelola keuangan pemda.
“Apalagi Sumsel memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional, maka perlu sinergitas untuk pengawasan program prioritas di daerah itu,” katanya saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sumsel, di Palembang, Selasa (6/4/2021).
Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat provinsi sampai dengan kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
Salamat menjelaskan BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah.
Pengawasan tersebut sebagai sarana pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. “Dan tentunya pengawasan ini melibatkan APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan kerja sama dengan BPKP menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Sumsel. "Dukungan, kolaborasi dan sinergitas menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak dapat meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumsel karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak .
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Yudhiawan, mengatakan pihaknya berharap kolaborasi pemda dengan badan pengawas dapat menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumsel.
“Sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani di Sumsel,” ujarnya.
Menurut dia, KPK mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen aparatur sipil negara. (OL-13)
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Informasi dari Anak Agung sudah dicatat untuk menyelesaikan berkas perkara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik permintaan tambahan anggaran kepada DPR.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved