PEMULIHAN ekonomi daerah pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terutama sektor pertanian.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Pemulihan Ekonomi Sektor Pertanian Pasca Banjir di Kalsel yang digelar organisasi lingkungan Walhi Kalsel, Senin (5/4). Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber seperti Dinas Pertanian TPH, BPBD serta Serikat Petani Indonesia Kalsel.
"Bencana banjir besar dan tanah longsor yang terjadi pada awal tahun ini. Bahkan hingga kini masih terjadi di sejumlah daerah menimbulkan dampak kerugian sangat besar. Pemulihan ekonomi dan rekontruksi pascabencana menjadi prioritas pemerintah daerah," tutur Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Sahrudin.
Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemulihan, mengingat sektor ini paling terdampak. Dampak banjir di sektor pertanian, menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebesar Rp216 miliar dari estimasi dampak kerugian bencana banjir Rp1,349 triliun.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kalsel, Dwi Putra Kurniawan, Selasa (6/4), menyebut kerugian petani akibat banjir bukan hanya dari produk pertanian dan benihnya saja, tetapi harus dihitung juga kerusakan peralatan dan lahan pertanian, seperti traktor, galangan sawah yang jebol dan rata dengan tanah akibat diterjang arus air, serta sisa lumpur dan sampah-sampah plastik mencemari lahan pertanian.
"Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 40%. Oleh karena itu, sektor pertanian harus terus didorong agar menjadi sektor andalan di Kalsel," ujarnya.
Sektor pertanian berperan penting bagi ekonomi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat, apalagi pascabanjir petani dan sektor pertanian juga sangat terdampak. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel mencatat lebih 121 ribu hektar lahan pertanian di Kalsel rusak dan terdampak bencana banjir.
Data Kementerian Pertanian mencatat dari luas 1.238.573 ha lahan pertanian yang tersedia untuk dikembangkan di Kalsel, sekitar 409.101 ha (33,0%) diarahkan untuk komoditas tanaman tahunan, 494.791 ha (39,9 %) untuk komoditas tanaman semusim, dan sisanya 334.681 ha (27,0%) diarahkan untuk padi sawah.
baca juga: Wapres Kunjungan Kerja ke Sumatra Barat
"Sampai saat ini, sektor pertambangan, khususnya batubara terus mendominasi, padahal kita ketahui bahwa sektor pertambangan tidak dapat bertahan lama. Oleh sebab itu diperlukan usaha dan strategi untuk mulai beralih ke sektor usaha yang berkelanjutan dan berkeadilan, antara lain sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata dan meningkatkan UMKM," ungkap Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. (OL-3)
