Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menegaskan daerahnya masih akan tetap menyandang status daerah penghasil beras cukup besar di Indonesia. Karena itu, Sumsel yang dikenal masuk sebagai lima besar penghasil beras di Tanah Air, meyakinkan untuk tidak memerlukan adanya impor beras seperti yang diwacanakan pemerintah pusat saat ini.
Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Mawardi Yahya, menilai Provinsi Sumsel tidak perlu melakukan impor beras karena Sumsel termasuk daerah swasembada
beras di Indonesia. "Kita tidak bisa mengomentari terlampau jauh. Jadi, mungkin pertimbangannya ada daerah yang kurang tapi bagi Sumsel kita surplus. Indonesia bukan hanya Sumsel saja," ujar Mawardi di Palembang,
Senin (22/3).
Mawardi pun berharap Sumsel bisa menjadi provinsi ketiga dengan hasil produksi padi secara nasional. "Harapannya bukan lima besar tapi tiga besar
seiring dengan perluasan lahan pertanian yang kita kelola," jelasnya.
Menurut Mawardi, dengan adanya wacana pemerintah untuk mengoptimalkan lahan rawa untuk pertanian juga akan menambah produksi beras. "Secara filosofi kalau bibit unggul hasil unggul. Harapan kita mungkin kalau bibit biasa hanya menghasilkan 6-7 ton, kalau bibit unggul bisa meningkat," kata dia.
Ditambahkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Rusuan Bambang Pramono mengatakan, pada Maret 2021 ini saja di wilayah Sumsel sudah berhasil memproduksi yang cukup beras. Bahkan pihaknya mencapai ada sekitar 300.000 ton beras yang diklaim
sebagai surplus dari Sumsel.
Ia mengakui, tahun 2020 lalu Sumsel mampu menghasilkan 2,8 juta ton beras. Hingga April 2021 ini, pihaknya memproyeksi mampu menghasilkan 864 ribu ton GKG (gabah kering giling).
"Melihat kondisi di 2020, kita berhasil mencapai 2,8 juta ton. Dengan jumlah penduduk 8,2 juta orang, konsumsi kita dikonversi per tahun dengan kebutuhan konsumsi sekitar 810 ribu ton beras. Artinya pada 2020 lalu ada surplus beras mencapai 2,07 juta ton. Tahun ini juga diyakini akan sama atau melebihi dari itu," kata dia.
Dengan kondisi saat ini, ditegaskan Rusuan, Pemprov Sumsel tidak perlu mendapatkan impor beras. "Karena Maret ini kita sudah surplus beras cukup
tinggi, jadi memang Sumsel tidak perlu impor beras," kata dia.
Dijelaskan Rusuan, karena saat ini serapan yang begitu besar di Sumsel bahkan Bulog pun sudah bekerja cukup optimal sehingga menjadikan alasan
untuk tidak melakukan impor beras di wilayah Sumsel.
"Tidak cukup Bulog saja, tapi pemerintah pusat juga diharapkan menyerap sebanyak mungkin panen raya di Sumsel. Gubernur juga terus mendorong percepatan serapan beras di Sumsel. Semoga minggu depan ada dari pusat menggelar panen raya sehingga gabah di Sumsel cepat terserap dan harganya
menjadi stabil," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Stok Cukup, Rektor IPB Tegaskan Tolak Impor Beras
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
GUBERNUR Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, meniadakan open house pada lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan meminta masyarakat untuk perkuat silaturahmi dengan keluarga
Sebanyak 5.815 unit rumah yang tersebar di 17 Kabupaten/kota di Sumatra Selatan (Sumsel) akan dibedah sepanjang tahun 2025.
Ada 15 unit drone yang dapat digunakan untuk edukasi bagi petani, akademisi, hingga komunitas pertanian digital.
"Ini dilakukan sebagai komitmen dan kepedulian para ulama dalam ikut membantu petani, agar tembakau mereka terbeli dengan harga layak,"
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga akrab dengan satwa liar melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan hama juga akan berdampak positif lebih luas, antara lain berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved