Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Komisi VIII DPR Siap Bantu Pemkab Ponorogo Atasi Soal Disabilitas

Mediaindonesia.com
19/3/2021 20:15
Komisi VIII DPR Siap Bantu Pemkab Ponorogo Atasi Soal Disabilitas
Anggota DPR RI Komisi VIII F PDIP dapil Jatim 7 Ina Amania(kiri) bersilaturahim dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sankoco.(Dok.Pemkab Ponorogo)

SALAH satu masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten Ponorogo, Jawa Timur adalah masih tingginya angka penyandang disabilitas down syndrome. Itu sebabnya Pemkab Ponorogo sangat berharap bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kesejahteran sosial.

Pernyataan itu diungkapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat menerima  anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania di rumah dinasnya, Jumat (19/3). Menurutnya, saat ini Kementerian Sosial RI  sedang mengembangkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Baca juga: Dinas Sosial Jawa Barat Mendorong Disabilitas Mandiri

Program yang merupakan manifestasi layanan langsung yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial. "Program ATENSI Kemensos itu terdiri dari  tujuh komponen layanan yaitu, kegiatan dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental spiritual), pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas," papar Sugiri.

Saat mendapat penjelasan itu, Ina Ammania menyampaikan bahwa sebagai salah satu mitra Kemensos, pihaknya siap membantu mempercepat program ATENSI tersebut.

Menurut Sugiri, ada daerah di wilayahnya yakni di  Kecamatan Jambon dan Kecamatan Balong yang sering disebut 'kampung down syndrome lantaran  memiliki kawasan perkampungan yang penduduknya merupakan disabilitas intelektual down syndrome.

Total warga yang menderita down syndrome di tiga Kawasan tersebut mencapai 445 orang. Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon sebanyak 323 orang sekaligus wilayah paling banyak. Selanjutnya Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sebanyak 69 orang dan Desa Pandak Kecamatan Balong sebanyak 53 orang.

Letak geografis yang berada di lereng pegunungan kapur, kata Sugiri, diduga menjadi latar belakang kondisi warga Kabupaten Ponorogo yang menderita down syndrome. "Ditambah lagi dengan mitos dan berbagai kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah."

Mitos terbentuk ketika salah satu Kawasan Sidoharjo, khususnya Dukuh Sidowayah berdekatan dengan hutan lebat. Banyak yang menganggap kampung ini merupakan kampung kutukan, sehingga seluruh warganya mengidap down syndrome. Faktanya ketika dikaitkan dengan makanan yang banyak dikonsumsi warga ini yaitu tiwul. Makanan yang mengandung gaitan dan cooksey sebagai zat goitrogenik yang dianggap sebagai pemicu munculnya kasus down syndrome.

Zat ini bisa merusak metabolisme yodium. Akibatnya warga kawasan itu menderita gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY). Dampak GAKY tidak hanya pada pembesaran kelenjar gondok, tetapi juga menghambat perkembangan tingkat kecerdasan otak pada janin dan anak.

Kondisi geografis Ponorogo yang dikelilingi kapur ini juga tidak bisa menyimpan nutrisi. Menyoal pola hubungan pernikahan sedarah atau incest, kata Sugiri  belum  ada penelitian ilmiah yang menemukan peristiwa tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak menutup mata terhadap kemungkinan hal tersebut.

Menurut Data BPS Tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas sebesar 28,62 juta jiwa (10,65% dari total penduduk Indonesia). (Ant/A-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Maulana
Berita Lainnya