Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KONGRES Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Sumatera Utara (Sumut) pada pekan lalu menghasilkan keputusan memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum. Kehadiran Moeldoko pada saat Kongres disebut-sebut atas permintaan para kader untuk mengatasi krisis dan tantangan yang dihadapi partai.
Dampak dari KLB tersebut, sejumlah kader Demokrat di Provinsi Riau dipecat. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno DPD Partai Demokrat Provinsi Riau yang digelar pada Selasa (9/3).
Baca juga: Pemerintah Siap Kaji Dokumen KLB Demokrat
Sejumlah kader yang dipecat, antara lain Ketua DPC Partai Demokrat Rokan Hilir (Rohil), Ketua DPC Partai Demokrat Kuantan Singingi (Kuansing), Sekretaris DPC Partai Demokrat Pelalawan, dan Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Inhu.
Menanggapi keputusan DPD Partai Demokrat Riau tersebut, Sekretaris DPC Partai Demokrat Inhu, Supri Handayani menegaskan dirinya tetap bangga. "Saya tetap bangga bersama barisan Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum pada KLB di Sibolangit," tegasnya, Rabu (10/3) di Rengat.
Ia juga meminta semua kader lebih dewasa dalam berpolitik, khususnya kepada Ketua DPD Partai Demokrat Riau, Asri Auzar. "Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau tentu punya kewenangan untuk memberhentikan kader, namun tetap harus melalui pertimbangan. Kita harap ini sudah dipertimbangkan baik-baik."
Kabar pemecetan sejumlah kader Demokrat Riau dalam rapat pleno DPD Demokrat Riau yang dipimpin oleh Sekretaris Edy M Yatim dibenarkan oleh Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar. "Ya, itu benar" singkatnya ketika dihubungi, Rabu (10/3).
Asri mengatakan keputusan tersebut diambil karena sejumlah oknum pengurus Demokrat di Riau ikut serta dalam KLB Partai Demokrat di Sumut. "Itu jelas melanggar, sampai saat ini Ketum Demokrat adalah AHY." (Ant/A-1)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved