PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan penanganan stunting dan gizi buruk sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang kependudukan. BKKBN akan menggelar Rakerda Bangga Kencana 2021 dan pendataan keluarga se Kalsel.
Pj Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, Jumat (26/2), mengatakan BKKBN memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia Indonesia khususnya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendekatan keluarga.
"Salah masalah bidang kependudukan di Kalsel adalah stunting. Karena itu mendukung upaya BKKBN dalam penanganan stunting ini, melalui sinergi dengan program pemerintah pusat sehingga terencana dengan baik," katanya.
Secara nasional angka stunting pada 2020 sekitar 27,6 persen dan diharapkan pada 2024 menurun menjadi 14 persen. Adapun faktor penyebab Stunting di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan ibu akan gizi dan pola asuh 1000 HPK, infeksi bayi secara berulang, terbatasnya layanan kesehatan dan sanitasi yang buruk.
Di Kalsel hingga 2018 berdasarkan data E-PPGBM angka stunting di Kalsel sebesar 22,2%, sedangkan dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 tercatat sebesar 33%. Angka stunting di Kalsel ditargetkan turun hingga 20 persen.
baca juga: Angka Stunting di Indonesia Masih Lebih Tinggi dari Toleransi WHO
Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan MA, sebelumnya memaparkan capaian kinerja dan perkembangan pembangunan kependudukan keluarga berencana di Kalsel. Ada tiga poin utama yang dilaporkan yakni rencana Rakerda Bangga Kencana 2021 di Banjarmasin, pendataan keluarga serta perkembangan penanganan stunting.
"Dalam waktu dekat kitab akan menggelar Rakerda Bangga Kencana 2021 se Kalsel dan pendataan keluarga yang akan dimulai pada 1 April hingga 31 Mei 2021 mendatang. Kami mohon dukungan dari pemerintah provinsi, kabupten/kota termasuk masyarakat dalam rangka kegiatan pendataan keluarga 2021 ini," ujar Ramlan.
BKKBN juga meminta dukungan penuh terhadap percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kampung KB. (OL-3)
