Jalan Alternatif Medan-Brastagi Terganjal Izin Hutan Lindung

PROYEK jalur alternatif Medan-Brastagi kembali mendapat dorongan dari Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera diselesaikan. Pembangunan jalan yang melintasi Tuntungan-Kutalimbaru-Tandukbenua-Sembahe tersebut tersangkut masalah perizinan penggunaan lahan hutan lindung sepanjang lima kilometer.

"Kita membutuhkan izin penggunaan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ungkap Edy, Kamis (25/2).

Mantan Pangkostrad itu menjelaskan, dirinya sudah memanggil Bupati Deliserdang Ashari Tambunan dan Bupati Karo Terkelin Brahmana sebagai dua kepala daerah yang wilayahnya dilintasi jalan alternatif tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari keduanya, Edy mendapat laporan bahwa proyek pembangunan jalan sudah berjalan. Namun penyelesaian pembangunan akan menemui masalah karena hingga kini izin atau alih status penggunaan lahan hutan lindung sepanjang lima kilometer, belum keluar.

"Jadi kita perlu meminta izin KLHK untuk alih status, sehingga jalur ini semua terhubung. Saya akan menghadap Menteri Siti Nurbaya," ujar Edy.

Saat ini jalur yang sudah eksisting masih sepanjang 43 kilometer dan sisanya masih harus membuka lahan yang masuk kawasan hutan. Karena itu Edy akan mengajukan izin penggunaan atau alih status terhadap lahan tersebut sepanjang lima kilometer.

Dia tekankan, pembangunan jalan alternatif Medan-Brastagi menjadi salah satu prioritas karena Kabupaten Karo merupakan daerah penghasil buah dan sayur-mayur utama di Sumut. Karena itu, infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah itu dengan Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi, sangat perlu diperhatikan.

"Kabupaten Karo itu daerah sumber logistiknya Sumut, itu yang membuat masalah ini menjadi prioritas. Karo juga merupakan objek wisata favorit untuk Medan dan sekitarnya. Jalan alternatif ini merupakan proyek strategis," paparnya. (OL-15)