Kamis 18 Februari 2021, 15:20 WIB

Kawasan Konservasi Teluk Lewoleba Dijarah, DKP Tak Berkutik

Alexander P. Taum | Nusantara
Kawasan Konservasi Teluk Lewoleba Dijarah, DKP Tak Berkutik

MI/Alexander PT
Kawasan Konserwasi Perairan Teluk Lewoleba, Lembata, NTT masih saja dijarah nelayan besar dengan pukat harimau, Kamis (18/2)

 

TELUK Lewoleba, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Daerah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, terus menjadi lahan jarahan bagi kapal penangkap ikan dengan alat tangkap pukat Harimau atau cantrang yang merusak biota laut. Sayang, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)setempat tak berdaya mencegah terkendala kewenangannya.

Dalam terminology masyarakat di teluk Lewoleba, kapal penangkap ikan dengan alat tangkap pukat harimau disebut kapal Purseine. Para Nelayan juga menyebutnya sebagai Nelayan Besar atau nelayan lingkar Kiri.

Kadir, Nelayan tradisional di kampung Nyamuk, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kamis (18/2/2021), mengatakan hingga saat ini puluhan kapal Porseine masih beroperasi hingga ke KKP yang dilarang Pemerintah.

"Pukat Purseine ini seluas lapangan sepak bola. Tingginya 50 Meter dan panjangnya 150 meter. Jaringnya juga rapat, sehingga sekali tangkap, kapal Porseine ini mengangkut segala jenis ikan, termasuk terumbu karang. Bahkan kalau terlalu banyak ikan yang di tangkap, banyak ikan dibuang begitu saja ke laut," ujar Kadir.

Menurut Kadir, saat beroperasi menangkap ikan, nelayan kecil yang menangkap ikan dengan cara mancing dan pukat ukuran kecil saat memancing di dalam radius penangkapan kapal porseine itu, akan terjaring juga.

"Kalau sudah begini, terpaksa kami yang nelayan kecil ini harus minggir. Kalau tidak kami juga masuk dalam pukat mereka. Ini membuat kami sulit mendapat ikan," gerutu Kadir.

Terkait masalah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata,NTT, hingga saat ini tak kuasa mengontrol aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat harimau.

Padahal, sejak tahun 2013, nelayan dengan alat tangkap tradisional mengeluhkan menjamurnya kapal Purseine dengan alat tangkap pukat hariamau, beroperasi di teluk Lewoleba, KKP Daerah.

Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kewenangan penindakan oleh DKP kabupaten. Sebab kewenangan penindakan atas pelanggaran di sector
kelautan dan perikanan kini diambil alih Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

"Masalah di teluk Lewoleba tidak pernah habis. Masayarakat juga tidak memahami bahwa armadanya ini boleh tangkap di area mana. Ini sering kita omong dengan nelayan, melalui keterwakilan nelayan kecil dan besar," ujar Kepala DKP Kabupaten Lembata, Mahmud Rempe.

Ia menyebut, upaya menjembatani dua kubu nelayan yang kerap bertikai ini, terakhir dilaksanakan pada 11 Desember 2018. Buntut dari aksi protes yang dilancarkan Nelayan kecil dalam demonstrasi, dua kubu nelayan ini kemudian memunculkan 5 poin kesepakatan.

Pertama, Penangkapan ikan dengan Purse Sein dalam teluk Lewoleba untuk sementara waktu mengacu pada kesepakatan lokal yang dilaksanakan sambil
menunggu usulan pengelolaan teluk Lewoleba ke Pemerintah Provinsi.

Kedua, Kesepakatan local yang dimaksud pada poin satu, meliputi area penangkapan dari Ujung pulau Siput (Awololong), ke Nereng dapat
dioperasikan Bagian barat. Sedangkan bagian Timur, tidak boleh dilakukan penangkapan.

Ketiga, Apabila terjadi pelanggaran di luar wilayah yang disepakati disertai dengan bukti, maka Permen 71 tahun 2016 akan di berlakukan di teluk Lewoleba.

Keempat, Tidak Boleh ada aktivitas penangkapan di wilayah operasi Pelabuhan laut Lewoleba. Kelima, tidak diperbolehkan adanya penambahan adanya penambahan armada purse Seine, yang berioperasi di dalam teluk Lewoleba.

Keenam, Yang bisa beroperasi di dalam teluk Lewoleba dengan kesepakatan local adalah purse seine yang memiliki ijin penangkapan atau ijin
pengumpulan ikan sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Mahmud Rempe, hingga saat ini kesepakatan itu terus dilanggar para nelayan. Penindakan terhadap pelanggaran tersebut terkendala kewenangan. Menurut peraturan KKP tahun 2016 tentang kewenangan dan UU 23 tahun 2016, titik nol dari garis pantai sampai 12 mil laut menjadi kewenangan Provinsi.

"Kita tidak bisa ambil langkah sebelum berkoordinasi dengan pihak Provinsi," ujar Mahmud Rempe sembari menyebut bahwa pelanggaran sering dilakukan nelayan besar.

"Makanya nelayan kecil selalu protes. Kadang mereka masuk tangkap sampai ke dalam. Nelayan besar itu seharusnya wilayah tangkapnya di Tanjung ke pulau Batutara, seperti diatur dalam Permen 71 tahun 2016. (OL-13)

Baca Juga: Nelayan Asing Kembali Curi Ikan di Perairan NTT

Baca Juga

MI/Djoko Sardjono.

Klaten Zona Merah Covid-19 Lagi

👤Djoko Sardjono 🕔Selasa 22 Juni 2021, 15:14 WIB
Pemkab Klaten telah menyiapkan 12 rumah sakit rujukan pasien covid-19 dengan jumlah total 330 tempat...
Antara.

Pemkab Banyumas Segera Jadikan Hotel sebagai RS Covid-19

👤Lilik Darmawan 🕔Selasa 22 Juni 2021, 14:46 WIB
Sekarang kapasitas tempat tidur yang dimiliki oleh seluruh RS yang ada di Banyumas kisaran 700...
MI/Faishol

DPD Minta Pemda Jatim Lakukan Pendekatan Persuasif

👤Sri Utami 🕔Selasa 22 Juni 2021, 14:43 WIB
Hal ini menyusul adanya penolakan warga Madura terhadap kebijakan penyekatan di Jembatan Suramadu, yang dinilai memberatkan mobilitas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Jakarta sedang tidak Baik-Baik Saja

SEPEKAN ini warga Ibu Kota mengalami kecemasan akibat meningkatnya kembali kasus positif covid-19 secara signifikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya