Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK telah menahan Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan, Juarsyah karena dugaan korupsi di Dinas PUPR Muara Enim, Senin (15/2). Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru prihatin dengan kasus yang terjadi di Muara Enim. Sebab Bupati Muara Enim sebelumnya, Ahmad Yani juga ditangkap KPK dalam kasus yang sama. Juarsyah yang saat itu menjadi wakil bupati menggantikan posisi Ahmad Yani. Namun tak lama kemudian ia juga ditangkap KPK dalam kasus korupsi gratifikasi.
Adanya kekosongan kepemimpinan di Muara Enim, Herman Deru telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim sampai status jabatan bupati yang diemban oleh Juarsah memiliki kejelasan dari Kemendagri.
"Apakah nonaktif atau diberhentikan sementara. Inilah yang masih kita tunggu keputusannya dari Kemendagri. Jika sudah ada, maka nantinya akan saya ajukan Pelaksana Tugas (Plt),â"ujar Herman Deru, Selasa (16/2).
Ia mengatakan, Plh Bupati nantinya akan bertugas untuk mengkoordinasikan pemerintahan agar berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bisa berjalan sebagaimana mestinya.
"Tapi tidak bisa menjalankan hal yang sifatnya prinsip. Sebab, Bupati saat ini masih dijabat hanya saja tidak bisa melaksanakan tugasnya," terangnya.
Jika nantinya Kemendagri telah mengeluarkan status jabatan Bupati, Gubernur bakal langsung menunjuk Plt untuk menjalankan tugas bupati. Nantinya, Plt Bupati yang ditunjuk harus memenuhi sejumlah kriteria. Seperti harus menjabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Esselon II.
"Itu salah satunya. Prosesnya diusulkan ke Kemendagri nama-namanya dan harus memenuhi berbagai kriteria," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan penunjukannya sebagai Plh Bupati Muara Enim hanya akan berlangsung sampai ada keputusan dari Kemendagri mengenai pengisian jabatan Bupati.
"Hanya untuk menjalankan roda pemerintahan sembari ada penjabat yang melaksanakan tugas Bupati," terangnya.''
baca juga: KPK Harap Korupsi Gratifikasi Berhenti di Bupati Muara Enim
Menurutnya, kejadian kekosongan jabatan Bupati, Wakil Bupati hingga Sekda di suatu daerah baru terjadi kali. Sekda Muara Enim Hasanudin telah meninggal dunia dan menunjuk Yan Riyadi sebagai Plt Sekda Muara Enim
"Mungkin ini baru pertama kalinya," ungkapnya.
Terkait proses assessment Sekda Bupati Muara Enim, Nasrun menjelaskan prosesnya masih tetap berlangsung. Saat ini, proses asessment calon-calon Sekda sudah masuk tahap 3 besar.
"Ada satu nama yang sudah dipilih Pak Gubernur namun belum bisa saya sebutkan. Tinggal menunggu persetujuan dari KASN saja," tutupnya. (OL-3)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
P1 (Penumbra mulai) gerhana bulan total di Sumsel akan terjadi pukul 22.26 wib, Minggu malam.
Ini kata BMKG. soal anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa gempa Banyuasin tidak lazim karena terjadi di wilayah yang belum pernah terjadi gempa.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
GUBERNUR Sumsel mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk mempersingkat birokrasi dan menghapus birokrasi yang bertele-tele.
GUBERNUR Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Presiden Prabowo Subianto membantu penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di OKU Selatan.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved