Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH dan aparat keamanan diminta lebih serius untuk memberantas praktik illegal logging yang terjadi di kawasan Pegunungan Meratus Provinsi Kalimantan Selatan. Illegal logging menjadi ancaman serius kelestarian kawasan Meratus disamping ekspansi industri ekstraktif pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan lainnya.
"Fakta di lapangan praktik penebangan liar marak terjadi di Pegunungan Meratus. Karena itu kita meminta aparat terkait dan Pemda untuk lebih serius memberantas praktik illegal logging ini," kata Anggota Komisi II DPRD Hulu Sungai Tengah Yajid Fahmi, Senin (15/2).
Menurut Yajid, pihaknya juga mendesak agar dugaan keterlibatan oknum aparat maupun para cukong dapat diungkap.
Perlu aturan lebih ketat dalam upaya menyelamatkan dan melindungi Pegunungan hutan Meratus yang merupakan kawasan esensial dan paru-paru dunia tersebut.
"Beberapa waktu lalu kami melakukan penelusuran di lapangan seperti di kawasan hutan Papagaran dan Pantai Mangkiling dan kita temui kondisi hutan yang rusak dan masih adanya kegiatan penebangan liar," ujarnya.
Baca juga: Walhi Desak Perlindungan Menyeluruh Pegunungan Meratus
Yajid menyebut kerusakan kawasan hutan puncak meratus menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah beberapa waktu lalu. Ada banyak titik longsor di kawasan puncak meratus akibat deforestasi.
Plt Kepala Desa (Pembakal) Datar Ajab Yandi mengatakan masyarakat desa dan dusun-dusun yang ada di wilayah Datar Ajab (Pantai Mangkiling) melakukan pertemuan atau musyawarah adat membahas eksistensi hutan adat dan upaya memerangi praktik penebangan liar di wilayah tersebut.
"Illegal logging ini berdasarkan info warga sudah berlangsung lama. Penertiban dan penegakan hukum juga mesti menyentuh hulu sampai hilirnya termasuk para pemilik modalnya," ungkap Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Berry Nahdian Furqan.
Pemkab Hulu Sungai Tengah sendiri akan mengambil langkah-langkah strategis lewat aparat desa dan kelembagaan adat dengan mendorong adanya kesepakatan adat untuk larangan melakukan illegal logging di kawasan hutan Meratus yang sebagian merupakan kawasan hutan lindung.(OL-5)
Kawasan hutan lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seluas 119 ribu hektare akan ditetapkan sebagai Taman Nasional Pegunungan Meratus.
MASYARAKAT adat di pegunungan Meratus, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan penolakan terhadap kebijakan perdagangan karbon yang dikampanyekan pemerintah.
LONGSOR terjadi di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu (27/11) malam.
PEMERINTAHAN baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dituntut agar bisa menuntaskan persoalan lingkungan serta hak masyarakat adat.
Ketua AMAN Kalsel, Rubi, mengatakan penetapan Geopark Meratus dan usulan Taman Nasional Pegunungan Meratus merupakan sebuah pengabaian bagi keberadaan Masyarakat Adat
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Provinsi Kalimantan Selatan juga menentang rencana perubahan fungsi hutan lindung Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved