Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 20 ribu hektar atau sekitar 20 persen dari total luas kawasan hutan mangrove di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi rusak. Konflik tenurial di dalam kawasan konservasi hutan cagar alam dan mangrove masih tinggi. Hal ini dikemukakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalsel, Mahruz Aryadi, Selasa (9/2).
"Luas kerusakan kawasan konservasi terutama hutan mangrove mencapai 20 persen dari 111 ribu hektar total kawasan konservasi yang ada di Kalsel," ungkapnya.
Kawasan konservasi di Kalsel terdiri dari 11 resort yang tersebar di lima kabupaten meliputi Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kawasan konservasi ini didominasi hutan mangrove pesisir ditambah wilayah hutan konservasi pegunungan yaitu Gunung Ketawan, Loksado, Hulu Sungai Selatan seluas 80 hektar yang merupakan pegunungan karst.
Kerusakan hutan mangrove ini disebabkan adanya alih fungsi atau perambahan kawasan hutan untuk kegiatan perikanan tambak, perladangan dan penebangan liar, serta kegiatan ekonomi lainnya. Disamping itu konflik tenurial di kawasan konservasi ini masih tinggi.
"Tugas utama kita di kawasan konservasi adalah pengamanan hutan dan upaya mengatasi konflik tenurial serta konflik manusia dan satwa. Berbagai program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi maupun kemitraan dengan masyarakat yang berada di dalam kawasan kita lakukan," ujarnya.
baca juga: Rekonstruksi Pascabencana Ratusan Desa di Kalsel Mendesak
Tercatat ada 90 desa yang berada di sekitar kawasan konservasi. Sembilan desa di dalam hutan cagar alam serta satu desa di dalam taman wisata alam. Untuk memulihkan kondisi kerusakan kawasan konservasi ini BKSDA pada 2020 melakukan rehabilitasi seluas 550 hektar kawasan mangrove di pesisir Jorong Kabupaten Tanah Laut serta Kuala Lupak dan Sungai Telan di Kabupaten Barito Kuala. Rehabilitasi kawasan mangrove ini akan dilanjutkan pada 2021 seluas 400 hektar. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Para peserta Mangrove Impact Fellowship tidak hanya belajar teori, tetapi juga melihat langsung aplikasi teknologi dalam konservasi melalui peluncuran Platform Mandara milik KLHK.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Hingga tahun 2025, capaian rehabilitasi mangrove M4CR di Provinsi Kalimantan Utara seluas 6.543 hektare.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Upaya pemulihan lingkungan pesisir di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai menunjukkan hasil konkret.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved